News Ticker

Menu
Previous
Next

Berita Terbaru

Berita Hangat

Nasional

Gaya Hidup

Serba Serbi

Recent Posts

Bupati Pacitan, H. Indartato- Sekali pernah terlepas dari WTP

Saturday, March 7, 2015 / No Comments

Sindopos.com - Pacitan, Pemkab Wajib Laksanakan Musrenbang. Ada tiga tahapan tata kelola keuangan daerah yang harus dilaksanakan.

Bupati Pacitan, H. Indartato
Bupati Pacitan, H. Indartato
Meski tiga tahun berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah, namun belum menjamin pemerintahan dibawah kendali Bupati Indartato itu akan terus menerima anugerah semacam itu. Semua terpulang kembali kepada satuan kerja dan pengambil kebijakan dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, akuntabel dan ‎tepat aturan.

Bupati Pacitan, H. Indartato, menegaskan, sejak tahun 2011, Pemkab Pacitan, memang pernah meraih opini WTP, hingga berujung diterimanya insentif atas prestasi tersebut. Akan tetapi, di tahun 2013, prestasi cukup bergengsi itu, lepas dan baru bertengger kembali pada hasil pemeriksaan Tahun 2014 lalu. "Tiga tahun kita pernah meraih WTP. Namun pada Tahun 2013 sempat lepas, dan kembali kita raih pada Tahun 2014," ujar Indartato, Jumat (6/3).
Bupati menjelaskan, ada beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan dalam tata kelola keuangan daerah, secara tertib dan berdasar aturan. Yang pertama, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Tahapan ini, wajib dilaksanakan, sebelum ada perencanaan anggaran. Setelah tahapan musrenbang dan perencanaan anggaran dilalui, barulah penyusunan daftar penggunaan anggaran (DPA). "Setelah melalui pembahasan di lembaga DPRD, dan ditetapkan sebagai Perda APBD, rancangan aturan itu akan diverifikasi dan revisi oleh Gubernur. Setelah itu, dikembalikan lagi kepada DPRD, baru dilaksanakan sesuai ketentuannya," ‎bebernya.
Menurut bupati, produk aturan itu akan dilaksanakan semua sistem pemerintahan daerah selama 12 bulan, hingga penghujung tahun. Setelah itu, bupati selaku koordinator kegiatan akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan semua anggaran daerah tersebut kepada DPRD. "Ada tiga tahapan yang harus dilalui. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban. Ketiga tahapan tersebut harus dilaksanakan dalam tata kelola keuangan daerah. Prinsipnya seperti itu," tandas Indartato.

Pada kesempatan tersebut, mantan Kepala Bappeda itu juga menyinggung terkait perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah, dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual. Tentu hal tersebut dibutuhkan pemahaman dari semua SKPD agar tidak salah dalam melaksanakan sistem pembukuan. Kendati begitu, Indartato optimistis, semua personil di unit satuan kerja bisa melaksanakan ketentuan tersebut. Sebab sebelum perubahan sistem akuntansi itu dilaksanakan, pemkab sudah melakukan kerjasama dengan pihak akademisi. "Sistem tersebut sudah dilaksanakan tahun ini," tegasnya. (yun).

Lambatnya Peraturan Menteri Mengakibatkan Kisruhnya Pemerintahan Desa

Friday, March 6, 2015 / No Comments

Sindpos.com - Pacitan, 3 bulan Perangkat Desa tak dapat gaji aktivitas pelayanan desa mandeg

Polemik APBDes berbuntut panjang. Imbasnya, selama tiga bulan terakhir, seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pacitan tidak mendapatkan gaji.
Ilustrasi; gaji mandeg pelayanan juga mandeg
Berbagai peraturan baru yang diterbitkan pemerintah pusat mengakibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum lengkap. Polemik APBDes berbuntut panjang. Imbasnya, selama tiga bulan terakhir, seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pacitan tidak mendapatkan gaji. "Jelas pelayanan di desa juga terhambat," keluh Sahudi, Kepala Desa Kembang. Ia pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat perangkat desanya terkesan setengah hati melakukan pelayanan.
Tak jarang, beberapa perangkat desa bolos kerja. Undang-Undang desa yang masih terganjal regulasi belum adanya peraturan menteri mengakibatkan terbenturnya pembuatan APBdes," kata Gatot Purwadi, Kepala Desa Banjarsari. Hampir seluruh pimpinan tertinggi di desa mengeluhkan hal serupa. Kepala desa tambakrejo, arif winarno menunjukkan sikap pasrah. "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana saya menuntut hak kami. Saya serahkan semua permasalahan pada pemerintah saja," ujarnya. Apapun keputusan pemerintah, Arif siap melaksanakannya.
Sementara itu, ristiyono, Kepala desa arjowinangun menjelaskan, salah satu cara untuk meredam gejolak yang terjadi diantara perangkat desa adalah dengan menggunakan sistem bergilir. "Sebagian perangkat desa saya perbolehkan beralih profesi sementara menjadi tukang bangunan atau bekerja serabutan lain namun, tanpa melepaskan tugas sebagai pelayan masyarakat," tukasnya.

Menyikapai perihal menunggaknya gaji para perangkat desa hingga tiga bulan terakhir, pemerintah daerah sebenarnya tidak lepas tangan. Saat ini, bupati pacitan telah mengirimkan surat penangguhan peraturan terkait APBDes pada presiden Jokowi. Harapannya, tentu saja penghasilan tetap kepala desa serta para perangkat bisa secepatnya cair. (Rachma)

PP 43 Tahun 2014 Sebabkan TPAPD Kepala Desa Selama 3 Bulan Tidak Terbayarkan.

/ No Comments

Sindopos.com - Pacitan, Pemerintah Daerah Khawatir Dengan Efek Hukum Terkait Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa 

 TPAPD Kepala Desa Selama 3 Bulan Tidak Terbayarkan
Kepala Bapemas-Pemdes, Endang sujasri menyampaikan bahwa. "Terkait pengelolaan keuangan desa memang hingga sekarang masih belum menunjukkan titik terang, karena pemerintah daerah harus mengakomodir peraturan menteri tentang pengelolaan keuangan desa," ungkapnya. Bahkan, menurut Endang, dengan beragam peraturan pemerintah pusat yang baru,  penyusunan APBDes berhadapan dengan banyak pasal krusial. Pemerintah daerah bekerja keras dan selalu berusaha agar Undang-Undang desa segera ditetapkan sehingga dapat disusun ke dalam apbdes. "Sebab, jika penetapan APBDes terlalu dipaksakan, dikhawatirkan akan berbenturan dengan masalah hukum pada masa mendatang," pungkasnya.
Munculnya peraturan baru, pasal 100 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pemerintahan desa menyebutkan bahwa anggaran maksimal 30 % APBDes untuk biaya operasional dan minimal 70 % untuk pembangunan sarana prasarana desa menambah berat beban desa.
Dikesempatan lain, Bupati Pacitan, Indartato mengatakan, Penghasilan Tetap (Siltap) atau gaji kepala desa dan perangkat masuk dalam biaya operasional. Orang nomor satu di kota berjuluk 1001 goa itupun mengaku kesulitan dengan peraturan baru tersebut. "Dengan biaya operasional maksimal 30 %, mau tidak mau kita harus memangkas penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa," tambahnya. (Rachma Sindopos.com)

Bapemas Provinsi Jawa Timur Buka Perekrutan Pendamping Jalin Matra 2015

/ No Comments

Sindopos.com - Perekrutan Pendamping & Fasilitator

Perekrutan Pendamping Jalin Matra 2015
Bapemas provinsi jawa timur bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (lp2m) universitas negeri malang kembali melaksanakan kegiatan pendampingan program jalin matra bantuan rtsm tahun 2015.

LP2M UM telah melaksanakan sejumlah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2012, LP2M melaksanakan 44 (empat puluh empat) judul penelitian dari berbagai skim penelitian (Hibah Bersaing, Fundamental, Hibah Pasca Sarjana, Hibah Pekerti, Hibah Kompetensi, Hibah Strategi Nasional, dan Hibah Disertasi Doktor) yang didanai oleh DP2M Dikti dan 14 (empat belas) judul penelitian dihasilkan dari kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem dan prosedur yang ada.  Pendampingan dapat  dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Dinas/Instansi Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM, serta Stakeholder yang lain. Fasilitasi pendampingan secara operasional dilakukan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
Berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan tenaga pendamping kabupaten sejumlah 55 orang yang akan bertugas di 28 kabupaten di jawa timur. Pendaftaran sebagai tenaga pendamping akan dibuka mulai hari ini sampai dengan tanggal 8 maret 2015.

Surat lamaran mohon dikirimkan kepada ketua lp2m universitas negeri malang melalui email : ketua.lp2m@um.ac.

Informasi lebih lengkap saudara bisa mengunduh pada surat pengumuman berikut
1. Informasi Lengkap Perekrutan Pendamping Jalin Matra.
2. Lampiran Kebutuhan Pendamping Jalin Matra dan Lokasi Pendampingan.

Jangan Lupa Like Halaman Facebook Fanpage Kami untuk memeberikan informasi perekrutan pendamping dan fasilitator program - program pemberdayaan masyarakat. Salam. redaksi sindopos.com

Dasar - Dasar dan Legal Formal Pelaksanaan UU Desa Terbaru

/ No Comments

Sindopos.com - Memperjelas Arah Implementasi UU Desa.

Dasar - Dasar dan Legal Formal Pelaksanaan UU Desa

Sejak disahkannya UU Desa pada 18 Desember 2013 lalu, sampai saat ini belum ada kepastian terkait petunjuk pelaksanaan UU Desa ini. Sampai saat ini baru ada 2 Peraturan Pemerintah dan 3 Peraturan menteri yang dijadikan rujukan pelaksanaan UU Desa ini. 2 PP dimaksud adalah PP No 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentag Dana Desa yang bersumber daridan APBN. Sementara Peraturan Menteri yang dimaksud adalah PERMENDESA NO 1 tahun 2015, PERMENDESA NO 1 tahun 2015, PERMENDESA NO 1 tahun 2015. Yang tersisa dari terbitnya UU Desa adalah bagaimana tugas lanjutannya unutk penyiapan perundangan turunan dan juga SDM pelaksana keputusan politik tersebut.

Selanjutnya setelah legal formal Pelaksanaan UU desa ini lengkap maka kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kapan Pemerintahakan merealisasikan, jawabannya adalah menunggu proses PP yang mengatur dan sampai belum adanya PP maka kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat desa masihmenjadi tangggung jawab Pemda setidaknya seperti yang sudah berjalan
Sampai saat ini para pejabat - peabat yang berkompeten terkait implementasi UU desa ini masih belum ada kata sepakat yang dituangkan dalam sebuah legal formal pelaksanaan UU desa. Berita dan statement yang dikeluarkan masih simpang siur dan cenderung sporadis. Semakin hari isu UU desa ini semakin tidak jelas kemana arah dan tujuannya. 

Namun demikian kita selayaknya perlu untuk mempelajari dan mencari informasi terkait implementasi UU desa ini. Sambil menunggu pelaksanaan UU desa ini semua stakeholder paling tidak mengetahui dasar - dasar dan legal formal yang sudah diterbitkan secara resmi oleh pemerintah. 

Silahkan download beberapa legal formal terkait pelaksanaan UU Desa Di Bawah Ini. 

Pantai Banyu Tibo, Salah Satu Wisata Air Terjun Dunia Yang Langsung Terjun Ke Laut

/ No Comments

Sindopos.com - Wisata Alam. 

Pantai Banyu Tibo, Salah Satu Wisata Air Terjun Dunia Yang Langsung Terjun Ke Laut
Pantai Banyu Tibo Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan
Di dunia hanya ada beberapa air terjun yang air nya langsung jatuh ke Laut. Salah satunya adalah Wisata air terjun Pantai Banyu tibo yang berada di Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan.  Nama Banyu Tibo adalah nama yang diberikan oleh masyarakat sekitar dimana air terjun tersebut berada. Arti Banyu Tibo menurut bahasa jawa adalah air yang jatuh.  Yang membuat Banyu Tibo menjadi sangat menarik, yaitu air terjun ini terletak tepat berada di tepi bibir pantai.
Kota Pacitan menjadi salah satu kota tujuan wisata bagi para wisatawan yang menginginkan pesona wisata alam. Salah satu tempat wisata alam yang bisa menjadi referensi liburan anda adalah Pantai Banyu Tibo Pacitan. Yang unik, pantai yang terletak di Desa Widoro, Kecamatan Donorojo ini adalah Air Terjun yang berada di pinggir pantai dimana kucuran airnya langsung terjun ke pantai Selatan.
Air terjun ini berasal dari sebuah sungai kecil yang jernih dan tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Aliran air inilah yang berakhir dengan terjun dan menyatu dengan debur ombak laut selatan disebuah teluk kecil yg dikelilingi batu karang.

Pacitan selain dikenal sebagai Kota 1001 Goa juga sangat dikenal dengan keindahan Wisata Pantainya. Namu sayang infrastruktur yang ada di Kota Kelahiran Presiden RI Ke-6 SBY ini masih kurang memadai. Untuk menuju ke kawasan pantai Banyu Tibo, akses jalan menuju Pantai tersebut lumayan bagus , Area Pantai Banyu Tibo ini cukup menarik dan terkesan indah. Area Pasir putih yang menawan di hiasi akan bebatuan indah mirip dengan sebuah ukiran di kayu. Di pesisir pantai dihiasi lempengan bebatuan menambah indahnya pantai-pantai di Pacitan.

Waspada, Broker Program - Porgram BAPPENAS Menipu Warga

/ No Comments

Sindopos.com. - Pelaku Penipuan Calo Program Hibah BAPENAS, Lancarkan Aksi Di Daerah Pinggiran

Broker Program - Porgram BAPPENAS Menipu Warga
2 Orang Pelaku Penipuan Yang berhasil Diringkus Satuan Reskrim Polresta Pacitan
Di tengah - tengah polemik implementasi UU Desa yang mulai hangat diperbicangkan di kalangan masyarakat setelah pengehentian secara nasional Oleh Presiden Jokowi. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa penipu melancarkan aksinya. Aksi ini sudah dilakukan dibeberapa daerah di Jawa timur dan Jawa Tengah.

Setelah sekian aksi penipuan ini berhasil dilakukan, kali ini komplotan calo prgram hibah ini saat beraksi dengan berdalih menawarkan program dengan modus adakan sosialisasi di Balai Dusun RW, lingkungan Pojok, Desa Sidoharjo, Kabupaten Paciitan, pada pukul 17.00 Wib, 25/2/2015. Berhasil diendus oleh Polresta Pacitan dan menangkap para pelaku. Dalam penangkapan ke dua pelaku itu, di pimpin langsung oleh Kasatreskrim beserta unitnya. Lantas kedua nya di mintai keterangan dan mengakui semua perbuatannya. Saat ini ke dua pelaku diamankan di polres Pacitan untuk peyidikan lebih lanjut.
Para pelaku penipuan ini dilakukan oleh dua orang yang memang berprofesi sebagai penipu. Kedua pelaku berinisial DYH ( 34 ) asal DesaSumberejo Rt.02.Rw.14 Kecamatan Kandal, Kabupaten Kediri. Sedangkan MW ( 51 ) dari Desa Pragak Rt.15.Rw.05 Kecamatan Parang., Kabupaten Ponorogo. 
Menurut penjelasan Kasatreskrim, AKP. Hendro TriWahyono ‘’ Pada Hari Rabu 25/2, pukul 17.00 Wib kemarin, petugas mendapatkan laporan dari masyarakat lingkungan Pojok Desa Sidoharjo. Bahwa ada pertemuan warga sebanyak 15 warga yang di moderatori dari BAPENAS untuk menawarkan program bantuan dana hibah program usaha perorangan. Setelah jajaran polisi meluncur ke Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) ternyata benar. Namun jajaran polisi tak percaya begitu saja. Usai kedua pelaku membeberkan semua program tersebut ke warga ‘’ jika perorangan akan ikut dalam program bantuan dana hibah tersebut, maka perorangan akan dikenai uang adminitrasi untuk pembuatan proposal sebesar Rp 150 Ribu ‘’ saat itu juga polisi mengendus kecurigaan ke dua pelaku, lantas ke duanya di tangkap dan di bawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut,’’ jelasnya, pada 2/3 kemarin.

Kasatreskrim menambahkan, Setelah diadakan penyidikan keduanya mengakui perbuatannya. Yang lebih lagi, ke dua pelaku itu juga sudah melakukan aksi serupa di beberapa kota di Jawa Tengah yakni “ Semarang,Demak,Kudus dan Kendal. Sedangkan beberapa kota di Jawa Timur “ Blitar,Tulungagung, Nganjuk,Jombang,Madiun,Magetan dan Ponorogo. Dari hasil penipuan yang berdalih program dana hibah di beberapa kota itu, keduanya mendapat keuntungan sebesar Rp.50 juta,’’ tambah Kasatreskrim.

Untuk itu, yang kami jadikan alat bukti untuk melancarkan aksi ke dua pelaku yaitu “ Formulir peserta program dana bantuan hibah perorangan, surat tugas dan ID Card dari Kementrian BAPENAS atas nama DYH. Ke dua pelaku di kenakan pasal 378 KUHP tentang tindakpidana penipuan, dengan ancaman 4 tahun penjara. Saat ini kami baru mengembangkan kasus tertsebut,’’ pungkas Kasatresrim.

Menurut pengakuan DYH ( 34 ) tersangka ‘’ saya berkenalan dengan saudara ARP bagian UMKM dari tim BAPENAS serta menerima program ini di kota Malang pada 2014, lalu saya langsung di jadikan tehknisnya di lapangan dan langsung ke sasaran lembaga ‘’ demi membantu masyarakat saya langsung bergerak ‘’ sedangkan uang adminitrasi Rp 150 ribu dan formulir permohonan bantuan dari perorangan tidak kami gunakan sepeserpun dan uang itu langsung masuk ke saudara ARP. selain itu, saya juga akan di janjikan ‘’ jika bisa memberikan kontribusi data lembaga banyak, saya akan di caver di Tim Divisi UMKM nya BAPENAS,’’ akunya.(BC)