“Komite I mendukung dan berkomitmen unuk memperjuangkan hal ini, rekomendasi dan saran DPD tidak diindahkan sampai saat ini, maka terjadi kekacauan di daerah daerah dalam masalah pendampingan desa, kami akan segera memanggil Kemendes.”tutup Benny Rhamdani.

Sebagaimana diketahui, rencana seleksi ulang pendamping desa dari Eks PNPM telah memicu penolakan dari pemerintah daerah. Setidaknya, 30 provinsi yang diwakili BPM Provinsi, dalam rakor demgan Kemendesa pada 11 April 2016, menyatakan keberatan atas rencana itu. 13 Gubernur juga telah berkirim surat kepada pemerintah pusat yang pada prinsipnya meminta pendamping desa dari Eks PNPM dipertahankan demi capaian program yang lebih baik.

Baca Juga : Kementerian Desa PDTT Buka Rekruitment Pendamping Desa Gelombang Kedua Secara Online

Sayangnya, Kementerian Desa masih bergeming dengan rencananya. Bahkan minggu lalu, Kemendes sempat merilis web yang merupakan sub domain situs resmi Kemendes, kemendesa.go.id. Namun selang beberapa saat, pengimuman itu situtup kembali.

Kornas BNPD, Luqman Suliatyono, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas dukungan Komite I DPD RI. Namun selama tuntutan BNPD masih belum diindahkan Kemendesa, kata Luqman, BNPD akan tetap melakukan upaya apapun termasuk menggelar aksi lanjutan.

"Kemungkinan mendirikan tenda di depan Kantor Kemendesa sangat mungkin kita lakukan, apabila dalam minggu-minggu ini belum ada pencabutan surat dirjen yang diskriminatif itu" pungkasnya.
[ads-post]

Sindopos.com - DPD RI Surati Menteri Desa, Tuntut Pencabutan Surat yang Diskriminasi Pendamping Desa

Audiensi-BNPD-Dengan-Komite-1-DPD-RI.jpg
Audiensi BNPD Dengan Komite 1 DPD RI

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) akhirnya memenuhi janjinya untik menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh BNPD. Tindaklanjut itu diwujudkan Komite I DPD RI dengan melayangkan surat ke Kementerian Desa, Senin, (2/05).

Kepastian itu disampaikan oleh Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowan dalam acara reses DPD RI yang dihadiri Seknas BNPD di Salatiga, Senin, (2/05). "Ya hari ini surat Komite I DPD RI dikirim ke Menteri Desa" Kata Muqowan.

Melalui surat tersebut, lanjut Muqowan, Komite I DPD RI meminta Kemendes mencabut surat no 749 Dirjen PPMD Tanggal 31 Maret 2016 dan meminta Kemendes menerbitkan surat baru yang tidak diskriminasi dan dikotomi. Selain itu, pendamping desa yang sudah ditugaskan diminta tidak diseleksi ulang. Seleksi hanya dilakukan untuk mengisi kekosongan pendamping.

Baca Juga : Kementerian Desa PDTT Buka Rekruitment Pendamping Desa Gelombang Kedua Secara Online

Mantan Ketua Pansus RUU Desa itu berharap Kemendes mau mengikuti masukan dari Komite I DPD RI yang dipimpinnya. "Saya berharap Menteri Desa secepatnya merespon masukan DPD agar persoalan pendamping desa ini tidak berlarut-larut yang pada akhirnya merugikan kepentingan desa" katanya.

Muqowan menambahkan bahwa keputusan Komite I DPD RI mendukung aspirasi pendamping desa itu telah melalui kajian dan pencermatan dengan memperhatikan pendapat pemerintah daerah dan masyarakat. "Komite ingin Hubungan pusat dan daerah berjalan secara sinergis sehingga implementasi UU Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat" tandasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Audiensi dengan BNPD pada 11 April 2016, Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh BNPD. Dalam waktu dekat, Komite I DPD RI akan mengundang Menteri Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Kementrian Desa, Marwan Jafar untuk mencari solusi yang tepat bagi masalah pendamping desa.

Baca Juga : BNPD Sumsel Gelar Aksi Demo Tuntut Kemendes Profesional

“Ada tiga hal yang perlu dibahas dengan pak Menteri nantinya, yakni yang berkaitan dengan rekrutmen pendamping desa yang menyalahi regulasi, kebijakan-kebijakan diskriminatif dalam rekrutmen pendamping desa yang baru dengan eks BNPD dan masalah teknis di lapangan,” jelas Benny.

Benny menambahkan, Komite I DPD RI akan menuntut Kementerian Desa untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan banyak pihak, dan dapat mengakomodir kepentingan pendamping desa eks PNPM.

Selanjutnya
[ads-post]

Sindopos.com - Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) Sumatra Selatan menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur.

Aksi BNPD Sumsel Tuntut Kemendes Profesional
Ratusan orang yang mengatasnamana Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) Sumatra Selatan menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur, Senin (2/5). Massa yang berasal dari pendamping desa Eks PNPM itu memasuki halaman kantor sekitar pukul 10.00.

Sambil membeber beragam spanduk, mereka menyanyikan yel-yel "Dibalik baju hijau, kau coba merampas hak-hak kami, politisasi dan nepotisme, hingga upeti sana sini".

Menurut korlap aksi, Hery Purwanto, Kementerian Desa telah gagal mengemban amanat UU Desa.  Untul itu, BNPD Sumsel meminta Kemendes bertindak secara profesional dalam mengelola pendamping desa dengan mengedepakna kepentingan program.

"Kemendes dibentuk oleh Presiden Jokowi sebagai pemegang mandat implementasi UU Desa agar selaras dengan Nawacita, sayangnya Marwan Jafar dan Erani telah membelokkan dengan mendiskriminasi, mendikotomi dan mengadudomba para pendamping desa. Jadi tolong Kemendes yang profesional" teriak Hery dalam orasinya.

Dalam orasinya, Hery menuding Kemendes telah melakukan serangkaian tindakan keputusan yang serampangan dan melawan hukum. Untuk menutupinya, Kemendes telah melakukan serangkaian pembohongan publik.


"Kami menuntut persamaan hak, namun Kemendes bilang kita minta diistimewakan. Kami menuntut evaluasi kinerja sebagaimana mandat Permendes No 3 tahun 2015, namun Kemendes malah bikin seleksi ulang.  Kami menuntut persamaan kontrak, Kemendes bilang kita minta dikontrak 5 tahun. Kami bergerak menuntut keadilan, Kemendes bilang kita digerakkan partai tertentu. Ini sudah pembohongan publik yang tidak layak dipertontonkan pejabat publik dihadapan rakyat" sergah orator lain.

Lebih lanjut, ia menolak rekruitmen ulang bagi tenaga pendamping PNPM, karena sudah menjadi pendamping desa berdasarkan surat Dirjen no B.046/DPPMD/06/2015, dan launching 12.000 pendamping desa oleh Kementerian Desa pada tanggal 2 Juli 2015.
[ads-post]

"Dan itu sudah melanggar pasal 30 permendesa no 3 tahun 2015 tentang pendamping desa yang sudah ditugaskan tidak diseleksi lagi. Serta melainkan melalui evaluasi yang dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Mereka juga meminta kepada Gubernur Sumsel untuk mendukung tuntutan mereka serta menolak rekruitmen ulang bagi tenaga ex PNPM.

"Dan mendukung perwujudan NAWACITA membangun Indonesia dari pinggiran," serunya.

Sindopos.com - Informasi Rekruitment Pendamping Desa Gelombang Kedua.

Rekruitmen_Pendamping_Desa_Gelombang_Kedua
Kualifikasi Tenaga Pendamping Profesional
Kementerian Desa PDTT Buka Rekruitment Pendamping Desa Gelombang Kedua Secara Online. Dlama perekrutan Pendamping Desa Proffesional ini, hanya yang memenuhi kualifikasi yang dapat melamar. Berikut ini Kualifikasi tenaga pendamping profesional. 


Sindopos.com - Kementerian Desa PDTT Buka Rekruitment Pendamping Desa Proffesional Gelombang Kedua Secara Online
9-Rekruitmen_TAPSD_Gelombang_Kedua
Kualifikasi Rekruitment Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar

Hanya yang memenuhi kualifikasi dibawah ini yang dapat melamar. Berikut ini Kualifikasi tenaga pendamping profesional  :
Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD)
[ads-post]
Baca Juga : Aplikasi Keren Tunjang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  1. Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu kependidikan atau kesehatan minimal S-1 (Strata-1);
  2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima);
  3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
  4. Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan minimum di bidang pendidikan dan kesehatan serta pengalaman dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
  5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
  6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
  7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
  8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan pendidikan dan kesehatan;
  1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
  2. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;
  3. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
  4. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
  5. Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
  6. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.


Sindopos.com - Kementerian Desa PDTT Buka Rekruitment Pendamping Desa Proffesional Gelombang Kedua Secara Online
8-Rekruitmen_TATTG_Gelombang_Kedua
Kualifikasi Rekruitment Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna 

Hanya yang memenuhi kualifikasi dibawah ini yang dapat melamar. Berikut ini Kualifikasi tenaga pendamping profesional  :

Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG)

[ads-post]

  1. Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu teknologi dalam pertanian/perikanan/peternakan/kehutanan/pariwisata minimal S-1 (Strata-1);
  2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
  3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan teknologi tepat guna;
  4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk pengembangan sosial ekonomi Desa;
  5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
  6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
  7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
  8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan dalam bidang teknologi tepat guna pedesaaan;
  9. Baca Juga : Aplikasi Keren Tunjang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  10. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
  11. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;
  12. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
  13. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
  14. Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
  15. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.


Sindopos.com - Kementerian Desa PDTT Buka Rekruitment Pendamping Desa Proffesional Gelombang Kedua Secara Online
7-Rekruitmen_TATED_Gelombang_Kedua
Kualifikasi Rekruitment Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa

Hanya yang memenuhi kualifikasi dibawah ini yang dapat melamar. Berikut ini Kualifikasi tenaga pendamping profesional  :
Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED)
[ads-post]

  1. Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu ekonomi minimal S-1 (Strata-1);
  2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
  3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
  4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan ekonomi pedesaan;
  5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
  6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
  7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
  8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan ekonomi pedesaan;
  9. Baca Juga : Aplikasi Keren Tunjang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  10. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
  11. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  12. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
  13. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
  14. Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
  15. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.



Sindopos.com - Kementerian Desa PDTT Buka Rekruitment Pendamping Desa Proffesional Gelombang Kedua Secara Online

[ads-post]
6-Rekruitmen_TAPP_Gelombang_Kedua
Kualifikasi Rekruitment Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif
Hanya yang memenuhi kualifikasi dibawah ini yang dapat melamar. Berikut ini Kualifikasi tenaga pendamping profesional  :

Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP)

  1. Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal S-1 (Strata-1);
  2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
  3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
  4. Memiliki pengalaman dalam pembangunan Desa secara partisipatif dan siklus perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota;
  5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
  6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
  7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
  8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan secara partisipatif;
  9. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
  10. Baca Juga : Aplikasi Keren Tunjang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  11. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  12. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
  13. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
  14. Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
  15. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

Sindopos.com - Kementerian Desa PDTT Buka Rekruitment Pendamping Desa Proffesional Gelombang Kedua Secara Online

[ads-post]
Rekruitmen_TAPID_Gelombang_Kedua
Kualifikasi Rekruitment Tenaga Ahli Infrastruktur Desa
Hanya yang memenuhi kualifikasi dibawah ini yang dapat melamar. Berikut ini Kualifikasi tenaga pendamping profesional  :

Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID)

  1. Latar belakang pendidikan dari bidang ilmu Teknik Sipil minimal S-1 (Strata-1);
  2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
  3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral khususnya yang terkait dalam pembangunan infrastruktur;
  4. Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
  5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
  6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
  7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
  8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan terkait dengan pembangunan infrastruktur Desa;
  9. Berpengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol dalam pekerjaan teknik;
  10. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
  11. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  12. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
  13. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
  14. Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
  15. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

Sindopos.com - Kementerian Desa PDTT Buka Rekruitment Pendamping Desa Proffesional Gelombang Kedua Secara Online

Rekruitmen_TA_PMD_Gelombang_Kedua
Kualifikasi Rekruitment Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa
Hanya yang memenuhi kualifikasi dibawah ini yang dapat melamar. Berikut ini Kualifikasi tenaga pendamping profesional  :
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD)
[ads-post]

  1. Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal S-1 (Strata-1);
  2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
  3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
  4. Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
  5. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
  6. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
  7. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
  8. Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
  9. Baca Juga : Aplikasi Keren Tunjang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  10. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
  11. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;
  12. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet
  13. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas
  14. Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun dan
  15. Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.
Powered by Blogger.