News Ticker

Menu
Previous
Next

Berita Terbaru

Berita Hangat

Nasional

Gaya Hidup

Serba Serbi

Recent Posts

Batu Akik Kalsedon Pacitan Merajai Di Pameran Akik "Etnic Of Java" Di Bumi reog

Friday, April 10, 2015 / No Comments

Sindopos.com, Ponorogo.Bertempat di Gor Kabupaten Ponorogo, Batu Akik Khas Pacitan Menjadi Primadona Batuan Permata Pada Pameran Batu Mulia pada 9 - 12 April 2015.

Stand Akik Milik Perajin Asal Pacitan
Suasana Salah Satu Stand Akik Milik Perajin Asal Pacitan
Sindrom dan Wabah Batu Akik Tampaknya belum menunjukkan Akan segera mereda. Hal ini terbukti dari antusiasme warga Ponorogo, Pacitan, Madiun Wonogiri dan Sekitarnya yang berbondong - bondong mengunjungi Stand Pameran Batu Akik yang diselenggarakan di GOR Ponorogo. Event lokal yang mengangkat tema "Ethnic Of Java Gemstone" ini sukses digelar pada 9-12 april 2015.

Pameran Batu Mulia ini diikuti oleh para Kolektor, pencinta seni dan berbagai komunitas batu akik se - Karisedenan Madiun. Tampak pula hadir pada pameran kali ini para pencinta batu akik dari kawasan Wonogiri, Tulungagung dan berbagai daerah lain disekitar ponorogo. Selain pameran batu akik/batu mulia berbagai jenis rencananya panitia juga akan mengadakan event kontes Batu Akik Kalsedon yang akan dilaksanakan pada H-1 sebelum pameran ditutup.
Ada beberapa hal unik dari penyelenggaraan Pameran Batu Akik ini, meskipun event ini diselenggarakan di Bumi Reog yang juga memiliki perajin dan khas batu ponorogo tetapi tampak mencolok jika dibandingkan dengan perjain dan batu Khas Pacitan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Batu Akik Khas Pacitan Masih memliki kualitas yang lebih bagus bila dibandingkan dengan batu akik yang dihasilkan dari perajin dan asal batu dari luar pacitan. Seperti disampaikan oleh salah seorang pengunjung Asal Desa Jeruk. Haris salah satu pengunjung pameran ini menyampaikan bila "Batu Khas Pacitan itu kualitasnya belum tertandingi, batu jika sudah diletakkan berjajar akan sangat mencolok sekali perbedaannya. Dari sisi kehalusan pekerjaan sampai tingkat kekerasan dan kualitas batu Pacitan sangat mencolok dengan bebatuan asala daerah lain"
Fenomena batu pacitan ini memang bukanlah isapan jempol semata, karena memang tampak sekali bagaimana stand/lapak yang ada mayoritas merupakan stand milik para kolektor,perajin dan pencinta batu pacitan. Dari sisi penjualan juga ternyata menunjukkan banyak pengunjung yang melakukan transaksi di lapak-lapak milik/yang menyediakan batu khas pacitan. Batu akik yang paling banyak diminati pengunjung rata-rata adalah batu Kalsedon Merah (Red Baron) Kuning, orange dan putih. Selain itu juga tampak dari pantauan wartawan adanya transaksi pada jenis batu - batu akik yang lain. (Sindopos.com)

Warga Kecamatan Bandar dan Kecamatan Tegalombo Kab. Pacitan Antusias Sambut PKKPM-P2B

/ No Comments
Sindopos.com, Pacitan. Bertempat di Pendopo Kecamatan Bandar dan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, Kamis 09/04/2015 secara maraton diselenggarakan Sosialisasi Program Penghidupan Berkelanjutan (P2B). 
Camat dan Forkompika Kecamatan Bandar
Camat dan Forkompika Kecamatan Bandar
Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Nasional, Pemerintahan Jokowi - JK yang dalam hal ini digawaangi kementerian Bappenas/PPN menginisiasi program pemberdayaan masayarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk itu pada tahun 2015 ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk 26 Kecamatan se-indonesia sebagai lokasi percontohan (pilot project) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM).
Bertempat di Pendopo Kecamatan Bandar dan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, Kamis 09/04/2015 Camat Bandar Munirul Ihkwan Selaku Camat Bandar ini membuka sekaligus memberikan arahan terkait datangnya program PKKPM-P2B ini kepada masyarakat di wilayah yang dipimpimpinnya ini. Pada kesempatan ini, Camat Berprestasi ini memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan program serta menghimbau kepada semua FORKOMPIKA (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamtan) dan BKAD PNOM-MPd untuk mendukung penuh suksesnya program ini. Hal inipun diamini oleh semua kepala desa Se Kecamatan Bandar meskipun tidak semua (8) desa sekecamatan Bandar mendapatkan alokasi dana PKKPM-P2B.
Hadir juga pada kesempatan ini Kabid Sosbud Bapemas & Pemdes Kabupaten Pacitan yang didampingi oleh fasilitator Kabupaten PKKPM-P2B. Kehadiran stakeholder yang mendukung Program Unggulan Bappenas ini mamacu semangat semua fasilitator Kecamatan Yang menyampaikan sosiaisasi terkait Gambaran Umum, Mekanisme dan Penjelasan Teknis terkait pelaksanaan Program P2B di Kecamatan Bandar dan Kecamatan Tegalombo. Salah seorang Fasilitator Kecamatan Ulfa pada kesempatan ini yang dengan sangat antusias menyampaikan materi Sosialisasi.
Fasilitator Kecamatan PKKPM-P2B
Sosialisasi PKKPM-P2B ini di laksanakan secara maraton, yaitu pada sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Tegalombo kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Bandar. Setelah pelaksanaan Sosialisasi tingkat kecamatan ini akan dialnjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah desa Sosialisasi di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo dan Desa Jeruk Kecamatan Bandar.

Perlukah Adanya Perda Menonton TV di Pacitan

Wednesday, April 8, 2015 / No Comments

Sindopos.com - Bupati Pacitan, H. Indartato, akan segera mengambil langkah taktis terkait masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten yang dipimpinnya Dengan Rencana Menerbitkan Perda Menonton TV Saat Jam Belajar.

Bupati Wacanakan Stop Siaran TV Saat Jam Belajar
Bupati Wacanakan Stop Siaran TV Saat Jam Belajar
Bupati Pacitan, H. Indartato, akan segera mengambil langkah taktis terkait masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten yang dipimpinnya. Menurut orang nomor satu di Pemkab Pacitan tersebut, salah satu indikator rendahnya IPM, selain persoalan ekonomi, juga dampak kemajuan teknologi dan telekomunikasi. Diakuinya, saat ini banyak perangkat komunikasi super canggih seperti gadget-gadget multi media yang begitu mudahnya dimiliki para anak didik. Sehingga waktu mereka banyak tersita untuk bermain ponsel dengan fitur-fitur sangat merangsang. Tentu saja, waktu belajar mereka akan terbuang sia-sia. Selain perangkat komunikasi, juga konten-konten siaran televisi yang sangat merangsang anak didik melihatnya disaat jam-jam belajar. "Kemajuan teknologi memang sangat berdampak. Terutama bagi anak didik, dalam mengejar prestasi akademisnya. Waktu mereka banyak terbuang, gara-gara asyik dengan ponsel super canggih, serta menonton siaran televisi dengan tayangan-tayangan hiburan yang cukup menarik," kata Indartato, Rabu (8/4).
Karena itu, bupati berlatarkan Partai Demokrat itu berkeinginan menyusun draft raperda yang mengatur jam belajar siswa serta waktu-waktu khusus dimana para anak didik dilarang menonton siaran televisi. ‎Menurut Indartato, seandainya ide tersebut benar-benar bisa diimplementasikan, jam efektif belajar, yaitu antara pukul 18.30 Wib hingga pukul 21.00 Wib. "Pada interval waktu tersebut, semua rumah tangga dilarang menghidupkan pesawat televisi. Sebab, itu waktu efektif belajar bagi semua anak didik. Sehingga kalau ada TV yang dihidupkan, mereka akan terganggu," beber bupati, kemarin.

Bupati berharap, dengan terobosan itu, diharapkan waktu efektif belajar, akan bisa dimanfaatkan para siswa didik untuk benar-benar belajar tanpa terganggu siaran TV ataupun alat komunikasi lainnya. "Dengan langkah tersebut, kami optimis, prestasi akademis siswa akan lebih terkerek. Sehingga out put'nya nanti, IPM juga akan ikut terkatrol," terang mantan Kepala Bappeda itu pada awak media.

Wacana penerbitan Perda soal pembatasan jam menonton siaran TV tersebut, juga direspon positif, Ketua DPRD setempat. Ronny Wahyono. Legislator berbasis Partai Demokrat itu sangat sependapat seandainya mitra kerjanya di eksekutif bisa merealisasikan gagasannya itu. "DPRD sangat mendukung, seandainya wacana itu bisa di aplikasikan dalam regulasi," timpal politisi yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Pacitan tersebut, ditempat terpisah.

Ronny berpendapat, wacana penerbitan Perda itu sangat berdampak positif terhadap prestasi dunia pendidikan. Sebab, anak-anak didik akan lebih berkonsentrasi belajar pada saat jam-jam efektif di petang hari. "Mereka tidak akan terganggu dengan siaran TV yang mungkin selama ini bisa menjadi stimulus siswa didik untuk melihatnya. Sementara, waktu belajar mereka dikesampingkan, demi melihat siaran televisi," tegasnya. (yun).

Tim Survey Paparkan Rencana Pembangunan Museum SBY di Pacitan.

/ No Comments

Sindopos.com - Pacitan, Rencana Pembangunan Museum SBY di Pacitan, masih memunculkan teka-teki besar. Itu terbukti, hingga kemarin, Kementerian Pekerjaan Umum, belum memberikan kepastian terkait rencana pendirian gedung monumental ini.

Rencana Museum SBY
Rencana Museum SBY 
Rencana Pembangunan Museum SBY di Pacitan, masih memunculkan teka-teki besar. Itu terbukti, hingga kemarin, Kementerian Pekerjaan Umum, belum memberikan kepastian terkait rencana pendirian gedung monumental yang akan banyak bertutur seputar biografi mantan Presiden RI ke- enam tersebut. Kasie Tata Bangunan, Bidang Cipta Karya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (DCKTB), setempat, Tonny Setya Nugroho, mengatakan, sampai saat ini memang belum ada kejelasan, kapan museum mantan presiden dua periode itu akan dibangun. Meski begitu, lanjut dia, kementerian sudah menyelesaikan tahapan detil enginering design (DED). "Mungkin dalam waktu dekat ini, DED sudah sampai di Pacitan," katanya, Rabu (8/4).
Kabar terkait sudah tuntasnya DED, ia dapatkan dari salah seorang pejabat setara kepala seksi di Kementerian PU. Menurutnya tim konsultan akan segera datang ke Pacitan dalam rangka menyampaikan pemaparan.‎ Informasi tersebut, lanjut Tonny, didapatkan dari layanan pesan singkat (SMS) yang disampaikan Dewi, salah seorang kepala seksi di Kementerian Pekerjaan Umum. "Saya dapat SMS dari Bu Dewi, kalau tim survey akan melaksanakan pemaparan soal rencana pembangunan Museum SBY di Pacitan," terang Tonny, kemarin.
Lebih lanjut, ‎Tonny mengungkapkan, terkait lokasi, sudah ditetapkan di kawasan Pantai Pancer Door. Diakuinya, semula lokasi tersebut pernah ditentukan di Lapangan Peta, sebelah Utara Makodim 0801 Pacitan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tim survey menginginkan agar lokasi pembangunan museum dipindah ke Pantai Pancer Door. "Kami tidak berwenang menentukan lokasi. Pihak kementerian yang memutuskan, dimana gedung Museum SBY nantinya akan didirikan," tutupnya. (yun).

Pilkada Pacitan, LSM Prediksi Akan Ada Koalisi Pelangi

/ No Comments

Sindopos.com - Pacitan, Koalisi pelangi, dimungkinkan masih akan terjadi di atmosfer politik, pemilu kepala daerah, mendatang. Sejumlah pihak memprediksi, dengan besarnya peluang sejumlah parpol untuk mengusung pasangan calon, kemungkinan terjadinya multi koalisi, sangat besar.

Arif Setya Budi, Ketua Lembaga Konsultan Publik
Arif Setya Budi, Ketua Lembaga Konsultan Publik
Koalisi pelangi, dimungkinkan masih akan terjadi di atmosfer politik, pemilu kepala daerah, mendatang. Sejumlah pihak memprediksi, dengan besarnya peluang sejumlah parpol untuk mengusung pasangan calon, kemungkinan terjadinya multi koalisi, sangat besar.  Salah seorang pengamat politik di Pacitan, Arif Setya Budi, mengatakan, segala kemungkinan masih saja terjadi dalam dinamika politik lokal jelang pilkada. Sebab dia akui, semua parpol pasti punya kepentingan merebut kursi kekuasaan. "Ini hal lumrah, sebab keberadaan parpol memang untuk berjuang merebut sebuah kursi kekuasaan. Itulah fatsun politik yang selama ini menjadi dasar semua parpol dalam mengembangkan eksistensinya," ujar pengamat yang juga lokomotif Lembaga Konsultan Publik tersebut, Rabu (8/4).
Arif menegaskan, sebelum ada keputusan final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pasangan calon tetap, semua parpol pemilik kursi parlemen, sangat berpeluang mengusung pasangan calonnya. Tentu peluang berkoalisi juga sangat terbuka lebar. Kecuali Demokrat, yang secara Undang-Undang memang diklaim sebagai parpol paling siap dalam menentukan pasangan calonnya secara mandiri. Sebab, partai yang pernah berjaya di ‎dua era pemerintahan tersebut, saat ini masih becokol dengan 18 kursi parlemen di daerah. Sementara partai Golkar, agar bisa lolos mengusung pasangan calon, mau tidak mau harus menggandeng satu kursi parlemen milik parpol lain. Demikian juga dengan PDIP yang merupakan parpol pemenang pada Pileg 2014 lalu, harus melengkapi dua kursi parlemen lagi. Belum parpol-parpol kecil lainnya didaerah, juga bisa saja berkoalisi hingga bisa memenuhi minimal delapan kursi, sebagai partai pengusung pasangan calon. "Intinya semua masih sangat berpeluang. Baik sebagai parpol pengusung, atau sekedar pemeriah saja," terang Arif pada awak media, kemarin.
Lebih lanjut, pegiat LSM itu mengatakan, dengan banyaknya pasangan calon nantinya, tentu iklim kompetisi juga semakin hidup. Dia sangat tidak berharap, ada calon boneka atau bumbung kosong, lantaran sikap pobia politik. Arif mengakui, saat ini tingkat keterpilihan calon incumbent memang masih cukup tinggi. Sehingga banyak atau tidaknya rivalitas yang akan menyaingi elektabilitas incumbent, diyakini tidak akan membawa dampak politik signifikan. "Banyak atau tidaknya pasangan calon, tidak akan berdampak. Hanya, iklim persaingan akan lebih masif," tandasnya. (yun).

22 Kementerian/Lembaga Koordinasikan Program & Kegiatan Berbasis Desa dan Kawasan

/ No Comments

Sindopos.com - Jakarta, Menteri - Menteri Koordinasikan dan sinkronisasikan berbagai regulasi pelaksanaan UU Desa, pendampingan desa dan perlunya sosialisasi bersama kementerian terkait untuk mendiseminasikan berbagai peraturan pelaksana UU Desa kepada pemerintah daerah, kepala daesa dan masyarakat luas.

22 Kementerian/Lembaga Koordinasikan Program & Kegiatan Berbasis Desa dan Kawasan
22 Kementerian/Lembaga Koordinasikan Program & Kegiatan Berbasis Desa dan Kawasan
Bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dengan agenda pokok koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan yang berbasis desa dan kawasan perdesaan, yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang desa melalui Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disingkat Gerakan Desa.

Dalam Rakor Menteri ini juga dibahas tentang pelaksanaan Undang-undang Desa yang meliputi langkah-langkah strategis dan mendesak untuk segera dilaksanakan oleh Pemerintah, diantaranya sinkronisasi berbagai regulasi pelaksanaan UU Desa, pendampingan desa dan perlunya sosialisasi bersama kementerian terkait untuk mendiseminasikan berbagai peraturan pelaksana UU Desa kepada pemerintah daerah, kepala daesa dan masyarakat luas.
Rakor Menteri juga membahas pengalihan pengelolaan PNPM Mandiri, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dialihkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pengalihan ini meliputi pembiayaan, personil dan dokumen program PNPM Mandiri Perdesaan. Selanjutnya pengelolaan program, termasuk pendampingan akan dilaksanakan oleh Kemendes, PDTT. Pendampingan Desa akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan pendamping Ex-Fasilitator PNPM Mandiri yang telah berpengalaman mendampingi desa dan masyarakat.
Rakor Menteri hari ini dihadiri oleh para menteri koordinator dan menteri terkait dari 22 Kementerian/lembaga yang memiliki program-program yang ditujukan ke desa dan kawasan perdesaan. Diharapkan program-program tersebut dapat dilaksanakan lebih efektif melalui koordinasi dan sinkronisasi yang intensif dan mempertimbangkan kebutuhan desa dan masyarakat yang tercermin dalam perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Lebih jauh lagi, Gerakan Desa ditujukan untuk mengawal pencapaian target-target RPJMN 2015-2019, yaitu paling tidak mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan membangun 2.000 desa mandiri sampai dengan akhir tahun 2019. Pencapaian Gerakan Desa diukur melalui pemenuhan aspek-aspek kebutuhan dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu dapat ditambahkan capaian keberhasilan dari aspek sektoral misalnya desa mandiri energi, desa mandiri benih dan desa mandiri pangan. Ke depan, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya untuk mewujudkan Nawa Cita ketiga Kabinet Kerja, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Gerakan Desa tersebut, pada hari ini telah ditetapkan Tim Koordinasi Lintas Sektor yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan berbagai program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga yang berbasis desa dan kawasan perdesaan untuk mendukung pelaksanaan UU Desa dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMN.  Melalui Gerakan Desa ini diharapkan ruh ‘gotong-royong’ dapat semakin menguat dan menjadi ‘ruh’ dalam pembangunan di desa. Selain itu, kepentingan sektoral harus diubah menjadi gerakan yang terpadu dan terkoordinasi. Tumpang tindih program harus dihindari dan semua program-program yang mengarah ke desa disinkronkan dengan kebutuhan masyarakat. (sindopos.com


Perajin Akik, Sektor Jasa Yang Masih Tetap Eksis Ditengah Krisis

Tuesday, April 7, 2015 / No Comments

Sindopos.com - Pacitan, Disaat sektor perniagaan kembang-kempis, terdampak naik-turunnya harga bahan bakar minyak (BBM), sektor jasa masih tetap stabil.

Salah seorang perajin dan penjual ikat cincin akik
Salah seorang perajin dan penjual ikat cincin akik
Disaat sektor perniagaan kembang-kempis, terdampak naik-turunnya harga bahan bakar minyak (BBM), sektor jasa masih tetap stabil. Bahkan, cenderung mengalami kenaikan omzet.  Hal tersebut sebagaimana dialami sejumlah pengusaha penjual ikat cincin (emban) akik, serta perajinnya. Menurut H. Sugiharjanto, salah seorang pengusaha yang membuka toko emban dan perajin akik di Pacitan, mengatakan, omzet penjualan ikat cincin di tokonya, kian hari kian meningkat. Bahkan, saat harga BBM naik-turun, animo pembeli yang datang ke tokonya tak pernah surut. "Animo pembeli tetap stabil, bahkan adakalanya meningkat," terangnya, Selasa (7/4).
Kenaikan omzet tersebut lebih disebabkan tingginya animo masyarakat untuk mengenakan bebatuan mulia. Tentu, mereka juga butuh ikat, agar akik-akik pilihannya bisa dikenakan dengan cantik dijemari tangan, ataupun sebagai liontin. Dari kondisi inilah, omzet penjualan ikat cincin masih tetap bertahan ditengah himpitan ekonomi yang kian hari kian sulit.  Sugi, begitu Sugiharjanto, biasa disapa mengakui, demam akik memang tak pernah mengenal krisis. Bagi masyarakat penggemarnya, tak pernah peduli dengan himpitan hidup. Yang terpenting, bisa mendapatkan dan mengenakan akik idolanya. "Kondisi inilah yang membuat omzet penjualan ikat cincin, tetap bertahan ditengah krisis," bebernya, pada wartawan, kemarin.
Lebih lanjut, Sugi mengungkapkan, disaat harga BBM naik-turun dan laju inflasi terus bergerak masif, omzet penjualan ikat cincin serta jasa pemolesan batu akik, masih bisa bertahan dikisaran Rp 19 juta hingga Rp 20 juta/hari. Kondisi tersebut berbalik 180 derajat dengan sektor perniagaan lainnya. Seperti bahan material bangunan misalnya. Saat ini daya beli masyarakat terhadap material bangunan pabrikan merosot tajam hingga 50 persen lebih. Sebelum pemerintah melepas subsidi BBM jenis solar dan premium, omzet penjualan toko bangunan miliknya bisa tembus dikisaran Rp 40 juta hingga Rp 50 juta/hari. "Namun sekarang tinggal 15 juta-17 juta/hari. Ini sebagai dampak menurunnya daya beli masyarakat. Berbeda dengan sektor jasa yang masih tetap stabil bahkan cenderung meningkat," tuturnya.

Sugi memprediksi, kondisi ini akan terus berlangsung dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Namun, soal omzet perniagaan lainnya, dimungkinkan baru akan terkerek setelah musim proyek nanti tiba. (yun).

Puluhan Paket Proyek Fisik Di Pemda Kabupaten Pacitan, Terancam Tender Ulang

Monday, April 6, 2015 / No Comments

Sindopos.com - Pacitan,Sejumlah paket proyek fisik yang sudah ditenderkan melalui lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE), terancam diulang. Hal tersebut dikarenakan, beratnya kualifikasi, khususnya ketersediaan tenaga teknis yang harus dimiliki para penyedia jasa.

Dian Andriana, Kasubag Pengendalian, Bagian Administrasi Pembangunan, Setkab Pacitan
Sejumlah paket proyek fisik yang sudah ditenderkan melalui lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE), terancam diulang. Hal tersebut dikarenakan, beratnya kualifikasi, khususnya ketersediaan tenaga teknis yang harus dimiliki para penyedia jasa. Tak ayal, berangkat dari persoalan tersebut, puluhan perusahaan perseroan yang telah menyampaikan penawaran atas sejumlah paket kegiatan proyek fisik terancam gugur. Bukan hanya itu, beberapa paket kegiatan milik dua unit satuan kerja setara badan/dinas, juga terancam dilakukan tender ulang. "Kami mensinyalir, ada beberapa persyaratan kualifikasi yang tidak bisa dipenuhi penyedia jasa. Sehingga, proses tender terancam diulang, lantaran tidak ada penyedia jasa yang memenuhi syarat," ungkap salah seorang pengusaha jasa konstruksi yang meminta tidak dipetikan namanya, Senin (6/4).
Menyikapi isu tersebut, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengaku geram. Pasalnya, klaim tersebut dinilai sangat prematur. Sebab, proses tender baru memasuki tahap evaluasi aritmetika. "Sehingga belum bisa diketahui, ada atau tidaknya perusahaan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan," ujar Dian Andriana, Kasubag Pengendalian, Bagian Administrasi Pembangunan, Setkab Pacitan.
Menurut Dian, ketentuan persyaratan peserta tender, termasuk kualifikasi yang harus dipenuhi perusahaan penyedia jasa, merupakan kewenangan pejabat pembuat komitmen (PPK) masing-masing paket kegiatan. Pokja ULP, lanjut dia, hanya sebatas melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan Perpres 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah. "Kualifikasi itu, kewenangan masing-masing PPK. Pokja ULP hanya melaksanakan sebagaimana ketentuannya," jelas pejabat eselon IVB itu, kemarin.

Sementara terkait ada atau tidaknya penyedia jasa yang tidak memenuhi syarat, Dian menegaskan, sampai detik ini panitia lelang belum bisa menentukan. Sebab, tahapan evaluasi teknis belum dilaksanakan. Selain itu, merujuk Perpres 4 Tahun 2015 ditegaskan, dalam proses tender, ketika hanya ada dua perusahaan penawar, proses tender tersebut masih bisa dilanjutkan. Berbeda dengan regulasi sebelumnya, yaitu Perpres 70 Tahun 2012, yang menyatakan, ketika peserta tender kurang dari tiga, harus dilaksanakan tender ulang. "Regulasi tersebut sebagai dasar panitia lelang untuk melaksanakan tender ulang ataukah tidak, ketika peserta tender kurang dari tiga. Dari dasar itulah, kami belum bisa memberikan keputusan, harus tender ulang ataukah tidak, lantaran proses evaluasi teknis belum dilaksanakan," jelas Dian, pada wartawan.

Sebagaimana pernah diberitakan, dua SKPD setara badan/dinas, yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Kesehatan, telah mengumumkan beberapa paket kegiatan melalui LPSE. Jumlah paket kegiatan dari kedua unit satuan kerja tersebut mencapai 22 paket dengan jumlah pagu dana mencapai puluhan miliar rupiah. Saat ini, panitia lelang masih melakukan tahapan tender diantaranya pembukaan penawaran serta koreksi aritmetika. (yun).

Harap - Harap Cemas Kenaikan Gaji Dan Gaji Ke Tiga Belas

/ No Comments

Sindopos.com, Pacitan - Pemerintah belum terbitkan aturan. Kenaikan Gaji Dan Gaji Ke Tiga Belas, Masih Simpang-Siur.

Pemerintah belum terbitkan aturan. Kenaikan Gaji Dan Gaji Ke Tiga Belas, Masih Simpang-Siur.
Ayub Setya Budi, Kabid Akuntansi DPPKA Pacitan
Ribuan pegawai negeri sipil (PNS), baik dilingkup satuan kerja perangkat daerah, maupun lembaga serta kementerian, masih penasaran soal rencana kenaikan gaji yang hingga detik ini tak kunjung ada kepastian. Fenomena tersebut sangatlah wajar, sebab pada nota keuangan Presiden yang disampaikan dalam pidato kenegaraan, Tanggal 16 Agustus 2014 lalu, pemerintah berencana menaikan gaji semua PNS tanpa kecuali. Lain itu, gaji bulan ke tiga belas, juga kian kabur. Padahal, tambahan penghasilan yang jamak dibayarkan saat menjelang tahun ajaran baru atau hari raya tersebut, sudah hampir dua dekade lebih masa pemerintahan presiden Megawati dan SBY, selalu dibayarkan. Akan tetapi dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla ini kali, penghasilan tambahan bagi PNS dan pensiunan itu masih menjadi tanda tanya besar.
Saat dikonfirmasi, Trisilo Raharjo, petugas Front Office, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Pacitan, mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan banyak penjelasan terkait rencana kenaikan gaji PNS maupun gaji ke tiga belas. Pasalnya, sampai detik ini dasar aturan, baik itu Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri, belum terbit. "Sehingga kami belum bisa memberikan keterangan apapun soal itu (kenaikan gaji dan gaji ke tiga belas)," katanya, Senin (6/4).
Trisilo mengakui, memang saat nota keuangan yang disampaikan Presiden SBY saat itu, pemerintah berencana menaikan gaji PNS sekitar 6 persen. Pun kebijakan pembayaran gaji bulan ke tiga belas, juga belum dicabut. Namun demikian, perlu disadari, produk aturan tersebut disusun pada masa pemerintahan lama. ‎Pelaksanaannya dimasa pemerintahan baru. "Tentu akan banyak revisi-revisi. Sebagai contoh, nomenklatur kementerian juga banyak yang berubah. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap alokasi anggaran," jelasnya pada awak media, kemarin.

Menyikapi persoalan tersebut, para aparatur pemerintah serta pensiunan diharapkan lebih bersabar lagi. Sekalipun belum ada kejelasan soal kenaikan gaji serta uang pensiun, namun Trisilo optimis hak pendapatan yang biasa diterima semua PNS, anggota TNI/Polri, serta pensiunan, setiap bulan itu memang cenderung ada kenaikan. "Tapi pastinya nanti setelah ada dasar aturannya," tegasnya.

Sementara itu Ayub Setya Budi, Kabid Akuntansi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat menambahkan, kabar kenaikan gaji PNS serta gaji ke tiga belas, memang baru sebatas kabar. Realisasinya bagaimana, sejauh ini belum ada kejelasan. Ayub juga mengungkapkan, dasar aturan terkait kenaikan gaji PNS serta gaji ke tiga belas, belum diterima. "Sehingga kami belum bisa memastikan, rencana kenaikan itu jadi direalisasikan atau hanya sebatas rencana," tuturnya, ditempat terpisah.

Lebih lanjut Ayub mengungkapkan, sebagaimana pengalaman tahun-tahun sebelumnya, setiap ada kebijakan kenaikan gaji, biasanya pada awal April sudah ada dasar aturan serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembayarannya. Akan tetapi, hingga detik ini, ‎bendahara umum daerah (BUD) belum menerima aturan apapun. Berbeda dengan gaji ke tiga belas. Tambahan penghasilan itu kebiasaannya baru akan dibayarkan bersamaan dengan tahun ajaran baru atau pada saat menjelang hari raya. "Tapi kenyataannya, sampai saat ini belum ada aturan apapun terkait pembayaran kenaikan gaji serta gaji ke tiga belas," tutupnya. (yun).

Polemik Mandeknya Pembayaran Pembangunan Ruko Di Kawasan Desa Bangunsari

/ No Comments

Sindopos.com - Pacitan, Puluhan Pemesan Ruko Ingkar Janji, Dana miliaran rupiah, belum terbayarkan.

Polemik Mandeknya Pembayaran Pembangunan Ruko
Suasana di proyek Ruko Desa Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan
Keberadaan proyek rumah dan toko (Ruko), Desa Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan, terus memantik polemik. Itu lantaran sebagian pemesan ruko belum melunasi kekurangan pembayaran. Menurut Beny Prasetyo, Kades Bangunsari, sedikitnya masih ada 31 pemesan yang hingga detik ini tak kunjung menyelesaikan kekurangan pembayaran ruko yang sudah mereka beli. ‎Dari puluhan pemesan tersebut, jumlah tanggungan yang belum dilunasinya bervariatif. "Namun rata-rata kekurangannya mencapai puluhan juta rupiah per pemesan," katanya, Minggu (5/4).
Beny mengungkapkan, total kekurangan pembayaran yang masih nyantol di sejumlah pemesan tersebut mencapai Rp 1,045 miliar. Sedangkan dari pihak pengembang hanya tinggal menyisakan empat ratusan juta lebih, tanggungan yang belum diselesaikan. Nominal tersebut hanya tinggal finishing beberapa bangunan. Seperti pemasangan pintu rolling door, serta bebera item kecil lainnya. "Kita sangat kerepotan ‎dengan kondisi tersebut. Sebab mayoritas dari para pemesan ingkar janji tidak menepati kesepakatan," keluh Beny pada awak media, kemarin.
Sementara dilain sisi, Beny juga tidak menampik, beberapa pemesan yang sudah melunasi kekurangan pembayaran, saat ini sudah menempati bangunan ruko untuk kegiatan usahanya. Sedangkan yang belum membayar, memang belum mendapatkan kuci. Termasuk fasilitas aliran listrik PLN juga belum dipasang. "Kita masih menunggu niat baik mereka untuk segera melunasi tanggungannya," jelas bapak dua anak itu.

Lebih lanjut, Beny menuturkan, proyek ruko yang ditaksir senilai Rp 2,5 miliar lebih itu dibangun diatas lahan bengkok. Pemerintah desa menerapkan sistem ‎bangun serah guna selama 20 tahun. Selanjutnya, pihak pengguna bisa melakukan perpanjangan waktu dengan mekanisme sewa berdurasi lima tahunan. (yun).

BBM Naik Turun, Sebabkan Sektor Perniagaan Kian Sekarat

/ No Comments

Sindopos.com, Pacitan, Sektor perniagaan kian sekarat. Beberapa pengusaha mengaku mengalami penurunan omzet hingga 50 persen lebih.

BBM Naik Turun, Sebabkan Sektor Perniagaan Kian Sekarat
BBM Naik Turun, Sebabkan Sektor Perniagaan Kian Sekarat
Tidak stabilnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar, membuat dunia usaha di Pacitan kian terpuruk. Beberapa sektor usaha mengaku kelimpungan, semenjak pemerintah melepas subsidi BBM. Komoditi yang merupakan komponen vital dalam ‎dinamika perekonomian itu, semakin sulit ditebak pegerakannya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun secara tiba-tiba. Fenomena itulah yang membuat roda ekonomi masyarakat semakin suram. H. Sugiharto, salah seorang pelaku usaha di Pacitan mengaku kesulitan mengembangkan sektor usahanya yang sudah sekian lama digeluti. Pengusaha yang bergerak di bidang laverensir dan toko bangunan itu mengalami penurunan omset cukup drastis semenjak harga BBM mengalami fluktuatif. Dulu, lanjut dia, sebelum harga BBM mengalami naik-turun seperti ini, omzet toko bangunannya bisa mencapai Rp 40 hingga Rp 50 juta/hari. "Namun belakangan, bisa dapat uang Rp 15 juta/hari sudah untung," ujarnya, Minggu (5/4).
Pengusaha yang karib dipanggil dengan Sugi itu menuturkan, menurunnya omzet sektor usaha perniagaan, khususnya bahan material bangunan, lebih dipengaruhi daya beli masyarakat yang kian hari, kian melemah. Padahal dengan kenaikan harga BBM baru-baru ini, beberapa item bahan material pabrikan justru mengalami penurunan harga. Sebagai contoh, harga semen yang saat ini turun Rp 1.000/saknya. Begitupun dengan harga besi cor dan barang klitikan lainnya. "Namun demikian, seiring menurunnya harga bahan material bukan berarti daya beli masyarakat akan naik. Malah sebaliknya, harga material turun, buying power masyarakat justru malah merosot," bebernya.
Beberapa indikator yang memengaruhi animo daya beli masyarakat, satu diantaranya tingkat pendapatan masyarakat, utamanya mereka yang berpenghasilan tetap, juga menurun. Para pegawai, baik itu aparatur negara maupun karyawan perusahaan, hanya bisa menikmati gaji apa adanya. Sementara tunjangan-tunjangan yang selama ini biasa diterima masih terkendala. Misalnya saja dana sertifikasi guru yang konon kabarnya akan dihentikan. Praktis, berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat lebih mementingkan kebutuhan primernya dari pada kebutuhan lain. "Apalagi membangun atau merenovasi rumah. Untuk mencukupi kebutuhan pokoknya saja, mereka kelimpungan. Hal tersebut yang menjadi indikator mendasar merosotnya daya beli masyarakat," beber pengusaha yang juga tercatat sebagai Ketua Umum KONI Pacitan tersebut, kemarin.

Masih menurut Sugi, sektor ekonomi yang saat ini masih bisa bertahan, hanya sektor jasa. Sektor tersebut yang belakangan masih bisa diandalkan dalam menyikapi keterpurukan roda usaha. "Hanya jasa yang mungkin masih bisa bertahan. Sektor lainnya, bertumbangan," tutup Sugi. (yun).

Menanggapi Tunjangan Proesi Guru Yang Akan Dihentikan, Akankah Guru Akan Bergolak?

/ No Comments

Sindopos.com, Pacitan. Menanggapi Tunjangan Profesi Guru, Dinas Pendidikan Pacitan, mengimbau agar para guru bisa lebih bersabar.

Menanggapi Tunjangan Proesi Guru Yang Akan Dihentikan
Menanggapi Tunjangan Proesi Guru Yang Akan Dihentikan
Isu akan dihentikannya tunjangan profesi bagi guru bersertifikasi, membuat etos kerja para insan pendidikan tersebut, semakin menurun. Beberapa dari mereka mengaku apatis, seandainya isu akan dihentikannya pembayaran TP guru benar terwujud. Namun dilain sisi, profesi yang sempat termarginalkan itu, ‎juga akan melakukan aksi protes seandainya pemerintah dengan kesewenangannya mencabut amanah Undang-Undang tentang pembayaran hak guru serta dosen. "Kami tidak akan tinggal diam. Kalau isu itu benar terjadi, para guru se Indonesia pasti akan melakukan unjuk rasa. Beberapa rekan kami juga mengancam akan melakukan aksi mogok mengajar," sebut salah seorang guru, yang meminta tidak dipetikan namanya, Minggu (5/4).
Terkait kabar burung tersebut, Dinas Pendidikan Pacitan, mengimbau agar para guru bisa lebih bersabar. Sebab, isu tersebut belum tentu benar. Menurut Kasie Tenaga Kependidikan TK/SD, Bidang Ketenagaan, Dinas Pendidikan, Rino Budi Santoso, sejauh ini pihaknya belum pernah mendapatkan kabar dari kementerian terkait akan dihentikannya TP guru. "Kami belum mendengar kabar apapun soal itu (dihentikannya TP guru, Red)," tegas Rino.
Sementara saat ini, Dinas Pendidikan, malah sudah mempersiapkan kelengkapan administrasi pembayaran TP guru semester satu Tahun 2015. Diharapkan, pada tahap awal, yaitu antara tanggal 9 hingga 16 April, para guru bersertifikasi sudah bisa menikmati hak-haknya itu. "Kita terus komunikasikan SK pembayaran TP dengan Dirjend terkait," tandasnya. (yun).

Sekkab Tekankan Pramuka Lebih Kompak

/ No Comments

Sindopos.com, Pacitan, pramuka lebih kompak lagi dalam menjalankan aktivitas yang bersinggungan dengan kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

H. Suko Wiyono, Ketua Kwarcab Pramuka Pacitan
H. Suko Wiyono, Ketua Kwarcab Pramuka Pacitan
Perkembangan peradaban sebagai dampak kemajuan teknologi, dikhawatirkan akan membawa dampak terhadap pergeseran moralitas dan norma-norma sosial generasi bangsa. Hal tersebut perlu diwaspadai, mengingat generasi muda merupakan aset bangsa. Karena itu, kegiatan kepramukaan dipandang sebagai salah satu solusi untuk membentengi moralitas generasi muda terhadap pengaruh perkembangan teknologi serta budaya asing yang mungkin berseberangan dengan budaya luhur masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut sebagaimana diungkapkan, Ketua Kwartir Cabang Pramuka, Kabupaten Pacitan, H. Suko Wiyono, kemarin (6/4).
Suko menegaskan, kegiatan pramuka harus lebih digiatkan. Terutama bagi siswa didik serta generasi muda. Karena itu, kepengurusan kepramukaan, baik ditingkat kabupaten hingga lembaga sekolah, diharapkan bisa mencurahkan segala pengabdiannya. Terutama dibidang sosial kemasyarakatan. Lain itu, kepengurusan pramuka, diharapkan bisa memberikan tauladan serta bimbingan kepada praja-praja muda agar terbentuk mentalitas yang tangguh serta kuat dalam menangkis masuknya pengaruh budaya luar yang berseberangan dengan norma-norma susila, agama, serta hukum. "Ini tugas berat yang harus diemban semua jajaran kepengurusan kepramukaan di Pacitan," pesan Suko yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten itu.

Mantan Kepala Bappeda itu juga menekankan, agar semua anggota pramuka lebih kompak lagi dalam menjalankan aktivitas yang bersinggungan dengan kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dia juga berpesan, semua prajamuda karana, bisa menjaga soliditasnya. "Dengan begitu, semua program-program kegiatannya terutama yang bersentuhan dengan kemasyarakatan akan berjalan lancar," pungkasnya. (yun).

Kabupaten Pacitan Sosialisasikan Program Penghidupan Berkelanjutan

/ No Comments

Sindopos.com - Pacitan, Bertempat di Aula Gedung Bappeda Kabupaten Pacitan Dilaksanakan Sosialisasi Progam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasi Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM-P2B).

Nara Sumber Sosialiasi P2B
Nara Sumber Sosialiasi P2B
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho, SP secara langsung membuka serta memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilot Project Program Penghidupan Berkelanjutan (P2B). Kabupaten Pacitan merupakan 1 dari 26 kabupaten lain se - Indonesia yang mendapatkan alokasi pilot project Program Penghidupan Berkelanjutan. Pada tahun ini P2B dikabupaten Pacitan diterapkan pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bandar dan Kecamatan Tegalombo. 
Pada kesempatan sosialisasi yang dihadiri dari berbagai SKPD, BKAD PNPM-MPd, Camat serta kepala Desa Lokasi Program  P2B juga disampaikan penjelasan detail dan teknis oleh Ibu Sugiyem selaku narasumber dari Bappeda Kabupaten Pacitan. Dalam penjelasanya Ibu Sugiyem Menyampaikan bahwa Pilot Project ini merupakan bagian dari arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional. 
Selanjutnya Didit Wahyono yang merupakan Koordinator Pendamping P2B menyampaikan terkait detail mekanisme pelaksanaa program, target dan fokus kegiatan, output kegiatan serta RKTL pelaksanaan program. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan program ini, dalam kurun waktu 2 bulan ini tim pendamping yang berjumlah 8 orang harus kerja sama dan sama-sama berkerja sama dengan stakeholder Kecamatan dan Desa. Target 2 bulan pendampingan ini adalah terbentuknya kelompok - kelompok Penghidupan Berkelanjutann (KPB) RTSM di desa sampai adanya kegiatan rutin oleh  KPB-KPB tersebut.

Sebelum dilakukan pembentukan kelompok KPB terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi by name by address terlebih dahulu. Hal ini diperlukan karena basis data yang digunakan adalah basis data kemiskinan PPLS tahun 2011. Sehingga diharapakan dari hasil verifikasi ini adalah didapatkan validasi dan update data terbaru dari kondisi riil dilapangan untuk di ambil maksimal 500 RTSM paling prioritas yang belum pernah mendapat program lain atau paling miskin.

Untuk mensukseskan Program P2B ini Bappenas telah menyeleksi berdasarkan kualifikasi pendamping terbaik dari Ex-PNPM-MPd era pemerinatahan SBY. Berikut daftar pendamping PKKM-P2B kabupaten Pacitan.

Fasilitator Kabupaten :

Didit Wahyono
Susanto Nugroho

Fasilitator Kecamatan Tegalombo

Happy Dwi Nugroho
Siwid Budi Sulistyono

Fasilitator Kecamatan Bandar

Agus Hariyanto
Choiril Anwar
Ulfah 

Kontroversi Menteri Pemberdayaan Aparatur & Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandy

Saturday, April 4, 2015 / No Comments

Sindopos.com - Jakarta, Apakah ada hubugannya tugas seorang menteri denga Aksi Cium Tangan Menteri Koordinator? Sampai harus dengan aksi cium tangan segala.

Aksi Cium Tangan Yuddy
Aksi Cium Tangan Yuddy , Foto diambil dari ROL
Setelah kebiajakannya terkait moratorium pengangkata PNS Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi membuat heboh media sosial dengan aksi cium tangan ke Menteri Koordinator Kesejehteraan Masyarakat (Menpan dan RB) Puan Maharani.
Menteri yang juga melarang diadakannya rapat kedinasan di Hotel inipun Dalam gambar yang beredar di media sosial tersebut terlihat Yuddy menunduk dan mencium tangan Puan ketika keduanya sedang bersalaman. Peristiwa itu terjadi sebelum sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden.
Lalu apa yang dikatakan Yuddy terkait aksi cium tangannya? Dikutip dari (ROL), Yuddy hanya tertawa santai. "Itu sesuatu yang biasa saja dan tidak perlu saya komentari," kata Yuddy sambil masih tertawa. 

Yuddy yang juga Politisi Partai Hanura serta mantan Anggota DPR RI ini menganggap hal itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, sehingga tidak perlu dikomentarinya. (sindopos.com)

Menjelang Pilkada Kabupaten Pacitan, Partai Gerindra Gerindra Buka Kran Koalisi

Friday, April 3, 2015 / No Comments

Sindopos.com - Pacitan, Menyambut Pilkada Kabupaten Pacitan

Menyambut Pilkada Kabupaten Pacitan
Meyambut Pilkada Kabupaten Pacitan
Bukan hanya Demokrat, Golkar dan PDIP, Partai Gerindra juga masih segan menentukan sikap politiknya soal bakal calon kepala daerah. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Gerindra, Kabupaten Pacitan, Kapten CPM (pur) Riyanto, menegaskan, sampai detik ini parpol yang ia nahkodai masih melihat dan menunggu. "Kita belum ambil sikap apapun, soal bakal calon kepala daerah," terangnya, Jumat (3/4).
Parpol yang kelahirannya dibidani, Letjend TNI (pur) Prabowo Subianto itu, juga masih malu-malu mengambil sikap, mewacanakan kader ataupun partisannya untuk dipentaskan pada Pilkada, Desember mendatang. Apalagi, partai peringkat ke-empat nasional dalam Pileg 2014 lalu tersebut, hanya bisa "mencuri" dua kursi di DPRD. Tentu, agar bisa lolos sebagai parpol pengusung pasangan calon, Gerindra mau tidak mau harus berkoalisi dengan parpol lain ‎hingga memenuhi 20 persen perolehan kursi di DPRD. "Karena itu, sikap kami ya masih melihat dan menunggu," jelasnya.
Parpol yang juga anggota koalisi merah putih (KMP) saat Pilpres itu, sejatinya membuka kran lebar-lebar kepada semua parpol yang mungkin akan meminangnya sebagai mitra koalisi. Tidak terbatas pada Golkar ataupun Demokrat, dengan PDIP sekalipun yang merupakan rival politiknya saat Pilpres lalu, Gerindra juga membuka pintu lebar-lebar. "Kami sangat terbuka dengan siapapun. Bisa dengan Golkar, Demokrat, atau bahkan PDIP sekalipun, kami sangat membuka diri untuk diajak berkoalisi," tutur Riyanto pada media, kemarin.

Riyanto juga menegaskan, Gerindra tidak membuka posisi tawar harus mencalonkan kader atau partisannya sebagai kepala daerah maupun wakilnya. Sebagai parpol koalisi pendukung pasangan calon pun, ‎siap dilaksanakan. Akan tetapi, bila memang ada parpol lain yang "melirik" eksistensinya agar mengutus kader atau partisannya sebagai bakal calon kepala daerah, itu yang sangat diharapkan. "Intinya, kami terbuka dan flexibel menyikapi dinamika politik," tutupnya. (yun).

Ada Apa Dengan Iwan Fals, Dulu Kritis Sekarang Jadi "Duta Desa" Kementerian Desa

/ No Comments

Sindopos.com - Jakarta, Musisi Senior Yang Dulu Terkenal Sangat Kritis Terhadap Pemerintah Itu Pun Sekarang Sudah Tak Kritis Lagi

Iwan Fals Sudah Tidak Kritis Lagi
Iwan Fals Sudah Tidak Kritis Lagi
Musisi senior Iwan Fals mendapat kehormatan menjadi salah satu bintang tamu dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang digelar hari ini, Senin (31/03/2015) lalu. Tak hanya jadi bintang tamu, pemilik nama Virgiawan Listanto ini juga didaulat menjadi Duta Desa Indonesia oleh Menteri Desa Marwan Djafar.

“Harapannya Iwan Fals bisa menyemangati masyarakat untuk membangun potensi desa di Indonesia,” kata Marwan Jafar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan waktu itu.
Marwan mengaku akan berkeliling ke beberapa desa dengan mengajak Iwan Fals. Dengan begitu, Marwan berharap pelantun tembang Bongkar ini bisa memberi semangat dan inspirasi kepada masyarakat desa. Iwan pun dijadwalkan akan berkolaborasi dengan para seniman daerah agar masyarakat desa bisa mengembangkan talenta dan karyanya. “Agar musik daerah bisa menjadi musik nasional dan internasional,” kata Marwan.
Iwan mengaku senang diajak untuk berkolaborasi dengan kementerian itu. Ia ingat pengalamanya yang hidup di desa selama 15 tahun. Ia mengaku dulu diajarkan berbagai hal dari alam. Dari desa pula ia membuat berbagai karya yang akhirnya disukai masyarakat.

Iwan Fals sebelumnya mengaku terkejut ada kementerian yang mengurus desa. Dia berharap keberadaannya di lingkaran kementerian desa bisa menjadi semangat tambahan untuk memberdayakan desa.

Sayangnya, keterlibatannya dalam lingkaran pemerintah itu mendapat kecaman. Tak sedikit yang menyayangkan langkah Iwan. Mereka beranggapan, musisi yang terkenal vokal akan tumpul setelah diangkat jadi duta desa.

Tahapan Perekrutan Pendamping Desa

/ No Comments

Sindopos.com. - Jakarta, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) secara resmi meluncurkan perekrutan pendamping desa. 

Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Suprayoga Hadi mengatakan, total pendamping desa yang dibutuhkan sebanyak 32.000 orang. Untuk pembukaan perekrutan pada April ini akan diberikan secara khusus kepada mantan pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).
”Jadi yang 16.000 pendamping itu untuk eks PNPM. Kan kontrak mereka sudah habis makaakankamiperpanjangkontraknya maksimal sampai akhir tahun. Jadi seperti daftar ulang saja,” katanya mengutip KORAN SINDO Selasa (31/03). Sisanya, 16.000 pendamping lain, akan direkrut pada Mei atau Juni nanti secara online layaknya sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. 
Perekrutan Pendamping Desa
Perekrutan Pendamping Desa
Kemendes PDTT memang yang meluncurkan program perekrutan ini namun pelaksanaan seleksinya akan didelegasikan ke pemerintah provinsi. Menurut Yoga, meski didelegasikan ke provinsi, namun dia menekankan rekrutmen akan dilakukan secara terbuka. Sementara itu, terkait dengan dokumen yang beredar tentang gaji pendamping desa yang besarannya jutaan Yoga menampik kabar tersebut. 
Menurut dia, belum ada angka pasti mengenai penggajian pendamping desa. Pemerintah sendiri berencana akan menyesuaikan gaji pendamping desa ini sama dengan sistem di PNPM. ”Namun satuan gaji pendamping desa di masing-masing daerah akan berbeda-beda. Tergantung karakteristik desanya sendiri, misalkan gaji pendamping di Papua tentu akan berbeda dengan di Jawa,” ungkapnya. 

Staf Ahli Mendes PDTT Syaiful Huda mengakui proses perekrutan ini akan terbagi dua tahap. Pada April ini akan direkrut pendamping desa untuk di kabupaten dan kecamatan sebanyak 16.000 orang. Ini meliputi pendamping khusus yang terbagi lima: pendamping desa bidang keuangan, pendamping bidang pemberdayaan, infrastruktur, pengembangan, ekonomi desa dan pendamping bidang potensi desa. 

Sekitar Juni nanti akan direkrut pendamping desa baru, selain eks PNPM, yang karena keterbatasan anggaran negara satu pendamping akan mendampingi tiga desa. Dia membenarkan nanti provinsi yang akan menyeleksi karena akan ada dana dekosentrasi yang ditransfer ke pemerintah provinsi. Huda menerangkan, ada 74.000 desa yang akan didampingi oleh pendamping dari masyarakat biasa yang berstatus sarjana dan mempunyai pengalaman panjang berorganisasi. 
Dia menuturkan, pendamping dibutuhkan karena amanat UU Desa Nomor 6/ 014. Pada prinsipnya, pemerintah meyakini semua desa sudah siap menyalurkan dana desa. Pendamping desa ini nanti hanya akan memberi bantuan teknis operasional terkait pemanfaatan dana desa tersebut. ”Kami hanya melaksanakan amanat UU Desa. Pendamping desa ini akan membantu desa menyalurkan dana desa secara lebih tepat dan transparan,” ujarnya. 
Menteri Desa PDTT Marwan Jafar menambahkan, pendampingan desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Pendampingan juga diharapkan dapat meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa. Pendampingan desa diharapkan dapat mewujudkan sinergi antara program dan kebijakan kementerian dalam pembangunan antarsektor serta mengoptimalkan aset lokal desa secara mandiri. (Sindopos.com)

Amanah UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pemerintah Buka Rekruitmen Tenaga Pedamping Desa

Thursday, April 2, 2015 / No Comments

Sindopos.com - Jakarta. ‎Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten se-Indonesia, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/3).

Fasilitator/Pendamping Desa
Fasilitator/Pendamping Desa 
Menteri DPDTT, Marwan Jafar, menjelaskan rapat koordinasi digelar guna memersatukan persepsi dan memperkuat komunikasi dengan sejumlah pihak pihak terkait penyaluran dana desa yang rencananya akan dicairkan April mendatang.
“Ini salah satu upaya kita menyinergikan semua pihak yang terlibat dalam penyaluran dana desa mulai dari gubernur, bupati dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di kedua tingkatan tersebut. Kita undang semua agar satu persepsi soal penyaluran dan pemanfaatan dana desa nanti,” ujarnya Marwan, Senin (30/3).
Di acara ini nantinya juga diisi launching rekrutmen tenaga pendamping desa yang akan bertugas membantu para kepala desa mengelola dana desa.“Besok kita akan launch, sebagai tanda mulai dibukanya rekrutmen pendamping desa. Ini bukti bahwa kami dengan sangat terbuka mengumumkan terkait rekrutmen calon-calon pendamping desa,” ujarnya.

Rencananya akan direkrut 16 ribu orang tenaga pendamping desa. Antara lain terdiri dari pendamping teknis pendampingan, pendamping teknis infrastruktur, dan pendamping teknis keuangan. “Selain itu juga diperlukan pendamping teknis perguliran dan pengembangan usaha, asisten pendamping teknis pemberdayaan, pendamping desa pemberdayaan, dan pendamping desa infrastuktur,” ujarnya.

Sebelumnya Marwan mengatakan, kriteria pendamping desa yang ditetapkan antara lain harus  berijazah S1, serta berpengalaman dalam hal pelatihan. “Kalau ada beberapa mantan pendamping (PNPM) yang punya prestasi bagus akan kita ambil. Tapi tetap harus melalui proses tes seleksi,” ujar Marwan. (Red - Sindopos.com)