Pernahkah anda berkunjung ke pacitan? Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Wilayah pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di utara, Kabupaten Trenggalek di timur, Kabupaten Wonogiri di Barat dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan samudra hindia.

Pacitan selain dikenal dengan wisata Goa dan Wisata Pantainya, juga dikenal karena wisata kulinernya. pacitan memiliki Kuliner yang sangat menggoda selera, nah bagi anda yang berkunjung ke pacitan sangan sampai lewat makanan khasnya untuk di jadikan Oleh - Oleh Khas Pacitan, berikut adalah 5 makanan khas pacitan yang terkenal:

1. Kupat Tahu Khas Pacitan.
Kenikmatan-dan-Kesegaran-Kupat-Tahu
Kupat Tahu Khas Pacitan.
Kupat tahu khas pacitan ini terdiri dari potongan-potongan kupat, bisa juga lontong di camour dengan tahu. Sebagai pelengkapnya di tambahkan taburan kacang goreng, seledri dan taoge terakhir disiram dengan kuah yang khas. Sebagai pelengkap makanan khas yang satu ini disantap dengan kerupuk.

2.  Nasi Tiwul Khas Pacitan.
Kuliner-Nasi-Tiwul-Pacitan-Jawa-Timur
Nasi Tiwul Khas Pacitan.
Nasi Thiwul terbuat khas pacitan ini terbuat dari bahan dasa gaplek. Gaplek sendiri merupakan singkong yang telah dikeringkan. Nasi tiwul ini mempunyai rasa yang sangat nikmat apa lagi bila di santap waktu perut lapar, Nasi tiwul khas pacitan ini menjadi menu yang paling banyak dicari para wisatawan yang berkunjung ke Pacitan. Biasanya nasi thiwul khas pacitan ini dihidangkan bersama dengan urap dan ikan laut bakar dan di tambahkan sambalsehingga rasanya menjadi makin mantab.

Baca Juga : Soto Bathok, Menikmati Ragam Kuliner Di JLS Pacitan
[ads-post]

3. Punten Ketan Khas Pacitan.
Kuliner-Punten-Pacitan-Jawa-Timur
Punten Ketan Khas Pacitan.
Punten ini merupakan masakan berbahan dasar beras yang diaron dengan santan dan ditumbuk halus kemudian di potong kotak-kotak. Biasanya punten kas pacitan ini dinikmati dengan cara dicolekkan pada sambal trasi. sehingga makanan ini menjadi unik dan khas.

4. Tahu Tuna Khas Pacitan.
olahan_tahu_tuna_khas_pacitan_ok
Tahu Tuna Khas Pacitan.
Tahu tuna adalah jajanan yang sekaligus dapat kita gunakan untuk pendamping makan. Tahu tuna saat ini sudah sangat banyak kita jumpai diberbagai kota karena rasa yang nikmat dan lezat sehingga berbagai kalangan banyak yang menyukainya. 

Bagi anda yang sedang berwisata ke Pacitan jangan lupa mampir ke Toko Putra Samudra  untuk membawa Oleh - Oleh Khas Pacitan ke Kampung halaman. Pusat oleh - oleh khas Pacitan Putra Samudra berada di Jalan Raya Pacitan - Solo km 03 Pacitan atau tepatnya depan makam kucur. 

Sindopos.com - Soto Bathok JLS Kebonagung - Pacitan, Sajian Khas Soto Ayam Kampung.
kuliner-pacitan-soto-bathok-JLS-pacitan
Soto Bathok JLS Kebonagung - Pacitan
Memang selalu menyenangkan bisa jalan-jalan di kota Pacitan, terlebih mengunjungi berbagai tempat wisata menarik di Kota Kelahiran Presiden RI ke 7 sambil memuaskan lidah dan perut dalam berwisata kuliner mengelilingi Pacitan. Setelah tiba waktunya untuk pulang, tentunya Anda tidak ingin kenangan tentang Pacitan hilang begitu saja. Nah, salah satu hal yang dapat Anda lakukan agar bisa tetap mengingat Pacitan adalah dengan membeli oleh-oleh khas Kota 1001 Goa  ini.

Baca Juga : Makanan Khas Pacitan Yang Terkenal 
[ads-post]

Banyaknya tempat wisata yang memukai dari pantai hingga goanya  membuat roda perekonomian terus bergerak. Tren positif dunia pariwisata juga tidak lepas dengan dubukanya akses Jalan Lintas Selatan (JLS). Dengan dibukanya jalan ini selain membuka jalur transportasi juga ternyata mampu membuka jalur ekonomi khususnya disektor Kuliner mapun oleh - oleh khas pacitan.

Soto Bathok ini merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan ekonomi sebagai imbas dari dibagunnya infrastruktur transportasi di pacitan. Jika anda sedang dalam perjalanan darri pacitan ke arah trenggalek VIA JLS maka akan menemukan banyak sajian khas kuliner disepanjang JLS ini. Soto bathok ini salah satunya. 

soto-bathok-JLS-pacitan
Soto Bathok, Menikmati Ragam Kuliner Di JLS Pacitan
Soto Bathok ini dapat anda kunjungi dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 WIB di JLS km 5 tepatnya di daerah Ngepal Sirnoboyo.

Cukup dengan uang 10.000 anda sudah bisa menikamti sajian khas Soto Pacitan dengan segelas Es Jeruk atau es teh manis. Anda penasaran, silahkan saja datang dan buktikan sendiri.

1

Sindopos.com - Ribuan Calon Pendamping Proffesional Kemendesa PDTT Ikuti Proses Seleksi 

seleksi-pendamping-desa-kemendesa-pdtt-ditutup
Ahmad Erani Yustika
Meski sebelumnya banyak penolakan dari banyak pihak terkait Seleksi Tenaga Pendamping Proffesional Kemendesa PDTT. Akhirnya pada 16 Mei 2016 secara resmi ditutup. Sebelumnya sejak 4 mei 2016 lalu Proses Seleksi Tenaga Ahli, Pemdamping Desa, Pendamping Lokal Desa atau juga disebut sebagai Seleksi Tenaga Pendamping Proffesional Kemendesa PDTT resmi dibuka secara Online.


Dikutip dari halaman resmi Kemendesa dan PDTT, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Ahmad Erani Yustika mengatakan, sejak pendaftaran program pendamping desa dibuka pada 4 Mei, setidaknya sudah Ada 72 ribu lebih pendaftar. Pendaftaran akan ditutup tepat pukul 00.00 malam ini. "Sampai kemarin jumlah (pendaftar) kira-kira sudah 74 ribu. Untuk kali ini kita akan membuka pendamping desa itu jumlahnya kurang lebih 19 ribu orang," kata Erani di Swiss-Belresidences, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (16/5/2016).

Sama seperti tahun lalu, pendamping desa kali ini juga ditujukan untuk posisi tenaga ahli di kabupaten, pendamping desa di kecamatan, dan pendamping lokal desa yang langsung ditempatkan di desa. Namun, untuk proses rekrutmen, Kemendes menyebut ada perbedaan proses pada tahun ini.

Erani mengatakan, pihaknya mencoba memperbaiki sistem rekrutmen pada tahun ini. Perbedaan tersebut yakni hanya menyediakan satu jalur rekrutmen berbasis dalam jaringan (online). Sistem rekrutmen online, lanjut Erani, lantaran pada pendaftaran tahun lalu, yang dibuka secara online maupun offline, banyak peserta yang mendaftar dua kali lewat dua jalur yang ada. Hal itu menyebabkan panitia sulit memverifikasi data peserta yang masuk.


Selanjutnya setelah proses pendaftaran, seleksi akan dialnjutkan pada tahapan verifikasi dan pelaksanaan tes bagai para pelamar yang memenuhi syarat. Proses seleksi kali ini banyak pihak yang mengharapakan adanya proses transparansi pada pelaksanaan seleksinya. Sehingga para pendamping yang lolos sebagai tenaga ahli maupun menjadi pendamping desa memang layak.

Tidak seperti pelaksanaan seleksi pada tahap sebelumnya dimana banyak pihak yang menilai adanya kepentingan dari salah satu partai politik. Kemudian dilapangan ditemukannya banyak pendamping yang tidak kompeten dengan pola - pola pendampingan masyarakat dan tak jarang masih membawa atribut organisasi tertentu.

Selamat bagai para pelamar yang lolos seleksi sebagai pendamping proffesional Kemendesa dan PDTT semoga mampu menjadi pendamping masyarakat yang mampu mewujudkan masyarakat adil makmur.

Sindopos.com - Pro Kontra Seleksi Pendamping Proffesional Kemendesa PDTT Sudah Diluar Batas.

status-ayu-rahayu-4
BNPD Difitnah Sebagai PKI Baru Di Media Sosial.
Polemik terkait proses seleksi pendamping proffesional Kemendesa PDTT terus berkembang dan bahkan sudah mengarah pada sarkasme SARA. Di media sosial khususnya facebook, perseteruan antara pro seleksi dan kontra seleksi terlihat saling memberikan analisa dan opini. 

BNPD yang merupakan asosiasi yang dibangun dari para Eks - PNPM sejak semula menolak proses seleksi ulang Pendamping Proffesional dengan melakukan Aksi Nasional di Jakarta serta menyuarakan Pernyataan Sikapnya Melalui Press Release di berbagai media.
[ads-post]

Melihat gerakan yang massif ini kemudian mendapat perlawanan opini di media sosial. Yang disesalkan adalah dimana perseteruan ini sudah dikaitkan dengan atribut dan identitas partai terlarang di Indonesia. Isu komunis yang akhir - akhir ini mencuat dimanfaatkan untuk menyudutkan BNPD yang dituding sebagai manifestasi PK Baru. Lihat pernyataan Sebuah Akun dengan Nama Ayu Rahayu dibawah ini :
fitnah-BNPD-PKI-Baru
Statsu Ayu Rahayu Di Media Sosial Yang Menyudutkan BNPD Sebagai Kebangkitan PKI
Dalam Status tersebut Ayu Rahayu Sebagai nama yang digunakan sebagai pemiliki akun bahwa "Mereka adalah musuh dan harus diganyang". 

Lebih keras lagi Ayu Rahayu membuat statement terkait BNPD diakhir statusnya di media sosial facebook "Kecurigaan saya cukup kuat. Mereka ini berafiliasi ke tokoh-tokoh kiri. Dilindungi dan didukung tokoh kiri. Basisnya di Jawa tengah pula. Ideologi kiri itu identik dengan komunis, Marxisme-Leninisme, PKI.
Kalau orang BNPD ini ternyata PKI baru, tidak ada kata lain, kecuali GANYANG PKI BNPD!!"

Melihat hal ini pun kemudian mendapat reaksi keras dari apra netizen di media sosial. 

Sindopos.com - Seleksi Pendamping Desa Terancam Terus Menjadi Kontroversi

penolakan-rekruitment-pendamping-desa-terancam-gagal

Seleksi pendamping desa yang digagas Kementerian Desa terus mendapat ganjalan dan menuai penolakan. Bahkan dikhawatirkan seleksi ini terancam batal. Pasalnya, Bapemas Provinsi se Jawa menolak seleksi pendamping desa.

Melalui kesepakatan bersama, lima propinsi di Jawa yang terdiri dari Provinsi Banten, Jabar, DIY, Jateng dan Jatim menolak surat Kemendes tentang rekrutmen pendamping desa. Mereka mendesak Kemendes meralat surat tersebut. "Mengusulkan untuk meninjau kembali substansi surat No. 043.1/DPPMD.1/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 Perihal: Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016" bunyi kesepakatan yang dibuat pada Kamis, 12 Mei 2016 itu.

Lebih lanjut, para Kepala Bapemas dari 5 provinsi itu juga menuntut dilibatkan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan seleksi pendamping desa. "Rekrutmen pendamping profesional desa untuk dibahas bersama, antara Satker P3MD Pusat selaku executing agency dengan Satker Dekonsentrasi Provinsi" tulisnya.
[ads-post]
Baca Juga : BNPD Jawa Barat Niliai Seleksi Pendamping Profesional Kemendesa Hanya Dagelan Saja

Melalui surat yang ditandatangani masing-masing Kepala Bapemas itu, mereka juga meminta pencabutan surat Kemendes sebelumnya terkait perpanjangan kontrak pendamping yang dinilai diskriminatif dan menimbulkan masalah. "Agar tidak terjadi kekosongan pendamping profesional desa yang akan berakhir pada 31 Mei 2016, dipandang perlu memperpanjang kontrak yang bersangkutan (Pendamping desa Eks PNPM), sampai dengan 31 Desember 2016" pungkasnya.

Sebelumnya dalam Rakornas Kemendes dengan sakter Provinsi Se Indonesia pada Senin, 11 April 2016, sebanyak 30 provinsi se Indonesia telah mengusulkan agar Kemendes mempertahankan Pendamping desa dari Eks PNPM yang telah menjalani ikatan kontrak dengan Satker P3MD Provinsi sejak Juli 2015 lalu. Pertimbangannya, karena selama ini mereka sudah terlatih dan memiliki pengalaman dalam pendampingan desa. 

Sayangnya Kemendes tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Melalui surat tertanggal 3 Mei 2016, Kemendes justru membuka pendaftaran pendamping desa 2016 secara terpusat tanpa melibatkan provinsi selaku satker dekonsentrasi. Bahkan pengumuman seleksi pendamping desa dimedia cetak masing-masing provinsi dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Kemendes.

Terdapat 16 ribu kuota yang dibuka, terdiri dari PLD, PD dan Tenaga Ahli. Kuota terbesar yang dibuka dalam seleksi ini adalah mengisi posisi 12 ribu pendamping desa yang saat ini ditempati pendamping peralihan Kemendagri yang sering disebut sebagai Eks PNPM.

Terpisah, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyatakan dukungan penuh atas kesepakatan bersama itu. Melalui akun twiternya, Pakde Karwo menegaskan sikap Jawa Timur terkait jegolak pendamping desa yang tak kunjung berakhir. "Semoga (keputusan) ini menjadi jawaban bagi pendamping desa yang selama ini terus bergejolak. Ini sikap Jatim" tandasnya.

Berikut twitter Gubernur Dari Partai Demokrat yang sudah 2 periode memimpin jawa timur ini :



Bahkan Pakde Karwo mengancam untuk tidak segan-segan mengembalikan program pendampingan desa ini kepada Kemendes, daripada hanya menimbulkan masalah. "Kadang saya berfikir, apa tidak sebaiknya diserahkan ke pusat sebab program ini justru menambah masalah di daerah" pungkasnya.


Baca juga : BNPD Nilai Proses Seleksi Pendamping Proffesional Terkesan di Paksakan Demi Kepentingan Pihak Tertentu

Kini Kemendes seperti menemui jalan buntu. Strateginya meninggalkan provinsi dalam proses rekrutmen pendamping desa malah menjadi bumerang. Sebagai program dekonsentrasi, Kemendes memang telah melampaui kewenangannya dengan merampas hak-hak Satker Provinsi sebagai pelaksana dekon. Pada saat provinsi menolak program dekonsentrasi tersebut, maka Kementerian tentu tidak dapat berbuat apa-apa. 

Untuk dikatahui, berdasarkan amanah ragulasi, tugas pendampingan desa menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Dalam pendampingan ini, pemerintah dapat menggunakan tenaga pendamping profesional. Program P3MD ini adalah program dari pusat yg memanfaatkan tenaga pendamping profesional.

Namun tidak sedikit pula, daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten yang melaksanakan pendampingan desa dengan berbagai inovasi. Karena itu, daerah sebenarnya tidak banyak bergantung pada program pendampingan desa dari Kemendes ini, mengingat mereka juga memiliki program serupa.

Sindopos.com -  Memahami Rembug Warga Sebagai Salah Satu Celah Keterlibatan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rembug-Warga-ranwal-rpjmd.jpg
Ilustrasi Rembug Warga Dalam Penyusunan Rencana Awal Draft RPJM Daerah

Tahun ini merupakan tahun awal bagi Kabupaten Pacitan untuk menyusun prioritas – prioritas pembangunan untuk 5 tahun kedepan. Bupati Pacitan terpilih periode 2016 – 2021  Indartato – Yuddy Sumbogo berkewajiban untuk mewujudkan apa yang menjadi Visi dan Misinya dalam kampanye pilkada 2015 kemarin. Visi dan Misi itulah kemudian dijadikan landasan untuk pemerintah Daerah menyusun prioritas – prioritas kegiatan selama 5 tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang kemudian disebut sebagai Dokumen RPJM Daerah. 

Secara umum dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan Teknokratis, Politis yang bersifat Top Down dan Pendekatan Partisipatif yang bersifat Bottom Up. Dengan konsep Bottom Up dan To Down inilah kemudian Eksekutif menyusun sebuah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan legal formal dan tata kelola aturan perundang – undangan yang ada.

Namum demikian, dalam menyusun Prioritas Kegiatan maupun Prioritas Anggaran haruslah memperhatikan mekanisme dan tahapan dalam penyusunannya. Perumusan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif ini sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008.
Berdasarkan Legal Formal dan tata kelola peraturan perundangan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah maka “Konsultasi Publik Ranwal RPJM Daerah” dan  “Rembug Warga” adalah forum strategis bagi warga dan masyarakat pacitan untuk mengkritisi dan memberikan gagasan, aspirasi, masukan serta ide secara partisipatif. 
Adalah menjadi hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah. Terhadap semua kelompok masyarakat baik rentan yang termarginalkan maupun yang tidak, hak ini bersifat terbuka sehingga perlu disediakan jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat agar memiliki akses dalam perumusan perencanaan pembangunan.


Konsultasi Publik Ranwal RPJM Daerah dan Rembug Warga merupakan pintu pertama bagi masyarakat secara partisipatif ikut menjadi bagian dari Subject Pembangunan. Hal ini sangatlah penting karena RPJM Daerah disusun sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah selama 5 tahun kedepan. Dalam jangka 5 tahun ini RPJM Daerah kemudian akan dijadikan dasar pijakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun prioritas – prioritas pembangunan sesuai bidang nya yang kemudian disebut sebagai Dokumen Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Lihat Gambar di Bawah ini sebagai ilustrasi perencanaan pembangunan Daeerah
Mekanisme Penyusunana RPJM Daerah
Alur dan Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Rembug Warga adalah kegiatan non formal berupa forum musyawarah warga yang merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan (need assessment) bagi penyiapan usulan kegiatan pembangunan tahunan pemerintah kabupaten Pacitan. Rembug Warga adalah embrio usulan kegiatan bagi penyusunan RPJM Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Rembug Warga diselenggarakan untuk membahas, memprioritaskan, dan merumuskan usulan dari semua elemen masyarakat serta melakukan identifikasi permasalahan.


Sedangkan Konsultasi Publik adalah salah satu tahapan dalam penyusunan Ranwal RPJM Daerah. Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016 – 2021. Pelaksanaan konsultasi tersebut merupakan tahapan kedua dari enam tahapan yang harus dilalui sebelum dokumen dapat dijadikan bahan dalam penyusunan rencana tahunan oleh setiap SKPD.

Rangkaian kegiatan penyusunan RPJMD setelah pelaksanaan kegiatan konsultasi publik adalah pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD, Penyelarasan dan Penyajian Rancangan Awal RPJMD, Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Rancangan Renstra SKPD, Musrenbbang RPJMD, Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen RPJMD, Penetapan Perda RPJMD dan Penyampaian Perda RPJMD kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sindopos.com - Saut Situmorang Telah Mencemarkan Nama Baik HMI.

ko-surat-pengaduan-saut-situmorang-pb-hmi
Laporan Tindakan Pencemaran Nama Baik Oleh Pimpinan KPK 


KPK kemabali menjadi sorotan, kali ini lembaga anti rasuah itu menjadi sorotan bukan karena prestasinya tetapi Statement Salah Satu Pimpinan KPK Thony Saut Situmorang yang terus mendapatkan reaksi keras dari para aktivisi HMI dan Korp Alumni HMI (KAHMI) diseluruh indonesia. 

Saut menuduh jika HMI yang minimal LK 1 itu ketika menjadi pejabat mejadi sangat jahat dan korup. Statement itu disampaikan Dalam acara "Benang Merah" di salah satu stasiun TV swasta. Jika sebelumnya statement tersebut hanya mendapat kecaman dari HMI dan Alumni HMI se Indonesia, kali ini Ketua Umum PB HMI Sdra. Mulyadi melaporkan secara resmi atas tindakan pencemaran nama baik terhadap Organisasi HMI yang sudah melahirkan tokoh - tokoh besar Indonesia seperti Mahfudz MD (Mantan Ketua MK), Abdullah Hehamahua (Mantan Pimpinan KPK), dan Nur Cholis Majid (Cak Nur) yang integritasnya diakui.

Baca Juga : Statement Ketua KPK Memantik Reaksi HMI Se - Indonesia

Surat tertanggal 9 Mei 2016 ini melaporkan jika salah satu pimpinan KPK kelahiran Medan Belawan Saut Situmorang diduga telah melakukan tindakan pencemaran nama baik dan atau fitnah. Untuk melihat surat pengaduan secara lengkap dapat di download di Sini

Sementara itu dilain tempat Imam Nasrullah Salah seorang Alumni yang juga Mantan Pengurus PB HMI sangat menyayangkan statement Saut Situmorang yang melakukan stigmatisasi dan mengeneralisir bahwa kader HMI itu pelaku korupsi. Tetapi Tokoh muda Indonesia ini juga kemudian tidak berarti membela Alumni HMI yang korup. Imam menegaskan jika "Kita harus lawan Saut situmorang tapi kita juga tidak boleh belain alumni HMI yg korupsi"  ungkapnya dengan gaya khas jawa timurannya. 


Sindopos.com - Tidak Semua Kader HMI Korup, Saut Harus Meminta Maaf Secara Terbuka Kepada HMI.

Saut-situmorang-hmi-korup
Saut Situmorang (Pimpimam KPK)
Dalam acara "Benang Merah" di salah satu stasiun TV swasta. Salah satu pimpinan KPK Saut Situmorang menyatakan ""Mereka Orang-Orang Cerdas Ketika Mahasiswa, Kalau HMI Minimal LK 1, Tapi Ketika Menjadi Pejabat Mereka Korup Dan Sangat Jahat,"

Dari statement itu Saut mencoba melakukan stigmatisasi dan mengeneralisir bahwa kader HMI itu pelaku korupsi. Saut seperti mengalami amnesi bahwa di rahim HMI ada Mahfudz MD (Mantan Ketua MK), Abdullah Hehamahua (Mantan Pimpinan KPK), dan Nur Cholis Majid (Cak Nur) yang integritasnya diakui.

Menyikapi Hal ini, Badan Koordinasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LAPMI PB HMI) mengecam dan sangat menyayangkan statement Saut  (Pimpinan KPK) dalam acara "Benang Merah" di salah satu stasiun TV swasta.  Direktur Utama Bakornas LAPMI PB HMI, Muhammad Shofa mengatakan sebagai pejabat publik Saut Situmorang tidak seharusnya berbicara seperti itu. Tidak semua kader HMI yang ikut Latihan Kader I (LK I), melakukan tindakan korupsi.

" HMI berperan penting dan melahirkan kader-kader terbaiknya dalam mengawal bangsa ini, kami minta Saut tarik ucapannya itu atau mundur dari pimpinan KPK," Tegas Shofa


Saut harus minta maaf kepada HMI, Pernyataan Saut itu sangat sangat sangat tendensius. Mengapa harus HMI yang disebut? Ini ada apa?," ujar shofa

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Bidang  Politik Sosial dan Budaya, Muhammad Adil. Saat dihubungi secara terpisah, Adil mengatakan bahwa Saut mencoba menebarkan benih kebencian dan menyudutkan HMI sebagai organisasi pencetak koruptor-koruptor negeri ini.

"Dengan tegas kami mengecam pernyataan Saut tersebut,  serta harus meminta maaf secara terbuka terhadap HMI" ujarnya.

Adil juga berharap agar Saut harus berimbang dalam memberikan penilaian terhadap HMI.

"Lihat juga prestasi dan sumbangan gagasan yang dilahirkan tokoh-tokoh HMI terhadap bangsa ini. Dan tak ada dalam training-training HMI, yang mengajarkan kadernya untuk korupsi

"Kata "tergoda" itu sah-sah saja, tetapi menggunakan kata "HMI" untuk merujuk secara "spesifik" itu yg bermasalah." Tambah Bergas Pengurus Bakornas LAPMI.

3

Sindopos.com - Tips Mengikuti Seleksi Pendamping Profesional Secara Online.

Rekruitmen_Pendamping_Desa_Gelombang_Kedua.jpg
Seleksi Pendamping Profesional Secara Online
Proses registrasi secara online merupakan pintu masuk menjadi pendamping proffesional Kemendesa PDTT. Berikut ini tips dan informasi penting agar peserta lolos secara administrasi.

Mohon perhatian utk proses pendaftaran online, jumlah pengalaman yg di masukan dalam jumlah bulan, bukan tahun. Salah input jumlahnya bisa gagal lulus registrasi. Jumlah pengalaman dalam tahun, harus dikali 12 dulu, hasil perkaliannya dalam jumlah bulan,baru di input di form registrasi.

Utk yg lulus registrasi,akan dpt balasan email berupa nomor registrasi, selanjutnya diminta download kartu peserta sesuai nomor registrasi yg diberikan/nomor ktp, selanjutnya akan diminta kirim email berisi kartu peserta,ktp,cv,ijazah terakhir dan dokumen pendukung sesuai yg disebutkan di cv.

Berikut ini Alur dan TOR Registrasi Online Tenaga Pendamping Profesional Secara Online.



Yang di upload hanya KTP itupun resolusinya kecil hanya 100kb untuk itu Siapkan sejak sekarang scan ktp menggunakan skema paint bukan jpg

Contoh: pengalaman 4 thn x 12=48
Maka pada saat registrasi online, yg di input adalah 48, bukan 4. Jiak salah input maka proses pendaftaran secara online anda akan ditolak. Lihat gambar dibawah ini jika anda gagal mendaftar secara online.

Untuk upload pada saat registrasi hanya scan ktp saja, file scan boleh format jpg atau pdf, yg penting ukuran filenya tidak boleh lebih dari 100 kb.

Kalau tidak ada alat scanner, foto saja dengan hp, filenya transfer ke komputer, baru di kecilkan ukurannya di komputer pake aplikasi paint, resize ukurannya pake persentase aja sampe 25 persen,atau menyesuaikan dgn ukuran aslinya.

Untuk yang sudah mendapat nomor registrasi, pada saat kirim email berkas (kartu peserta,cv,ijazah terakhir,dokumen pendukung cv) usahakan besar filenya tidak lebih dari 15 MB

Hanya dpt melakukan registrasi 1 kali dengan data yg sama. Penyaringan data agar tidak ada data double:
1. No.ktp
2. No.hp
3. Alamat email

Penilaian seleksi adalah 50% dinilai dari kwalifikasi dalam cv, untuk itu mohon peserta yang disiapkan  CV nya harus sesuai kualifikasi dalam TOR

Jika sudah baca TOR nya Terkait Rekrutimen Pendamping Proffesional di Sini
[ads-post]

Jika pendaftaran berhasil kemudian anda bisa melakukan cetak kartu peserta pada form cek data pendaftar.
Masukkan no KTP dan Download Kartu Peserta sebagai bukti anda berhasil melakukan pendaftaran secara Online.

Sindopos.com - Polemik Terkait Pendamping Desa Terus Bergulir.

Kementerian Desa PDTT, kembali meluncurkan rencana rekrutment Pendamping Profesional Desa guna mendampingi Implementasi UU No 6 tentang Desa. Melalui Surat Kementerian Desa PDTT Nomor 043.1/DPPMP.1/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Rekrutment Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016. Sejalan dengan surat tersebut Kemendesa PDTT pun membuka Registrasi Online Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa PDTT
koordinator-BNPD-jabar-m-witono-putranto
M. Witono Putranto, SE -  BNPD Jawa Barat

Namun demikian banyak pihak menyesalkan terkait rencana perekrutan pendamping Proffesional Kemendesa PDTT ini. Jika Sebelumnya DPD RI yang menolak diskriminasi Pendamping Desa, kali ini penolakan keras datang dari Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) wilayah jawa barat. M. Witono Putranto, SE selaku koordintaor bidang TPF dan Media BNPD jawa barat melalui siaran Persnya pada kamis kemarin (5/5/2015) menyatakan "Dableg itulah kata yang unik berasal dari bahasa jawa artinya hampir sama dengan tuli atau mungkin buta. Buta dan tuli ini lebih kearah orang – orang dan pimpinan yang tidak bisa mendengar aspirasi atau kata – kata yang baik."

M witono juga mencurigai bahwa proses rekrurment ini hanya untuk memenuhi hasrat politik partai tertentu, "Lihat mereka yang aktif di partai tertentu, antusias banget terhadap tujuan di Tahun 2019. Lucu memang, tapi ini kenyataan. Ini fakta, seperti untuk para calon apakah akan dipungut setoran dari gaji mereka ?" ungkapnya dalam siaran pers kemarin.

Berikut beberapa petikan siaran Pers BNPD Jawa Barat (5/5/2015)


Ada apa sih sebenarnya dibalik rekrutment, mari kita simak beberapa point di surat Kementerian Desa PDTT tersebut. Salah satunya adalah cara penilaian yang unik, dengan menggandeng Perguruan Tinggi untuk membuat Soal yang akhirnya akan bocor lagi seperti halnya rekrutment Tahun 2015. Dengan biaya Miliaran mereka hanya membuat Dagelan yang dinamakan Rekrutment

Pembocoran soal dan kunci jawaban pada rekrutment 2015 merupakan kelakuan yang dilakukan oleh OKNUM dari Sekertaris Nasional yang melakukannya karena telah menjanjikan orang – orang tertentu untuk di posisi tertentu. 

Tidak perlu menjadi pintar, tidak perlu memiliki kualifikasi sesuai yang disebut dalam Petunjuk Teknis Rekrutment Pendamping Profesional Desa yang dibuat oleh seorang Profesor yang berkedudukan sebagai Direktur Jendral PPMD. Proses yang dilakukan hanya untuk melakukan penyerahan anggaran Rekrutment yang terbilang sangat besar ( diatas 2 miliar Rupiah ). 

      Unik memang, untuk melakukan Rekrutment Pendamping Profesional ini dilakukan dengan cara yang bisa disebut Strategi Pencopet Ulung, apa yang dicopet? Yaaa Uang Negara. Dengan cara yang kaya gimana ? yaaa melakukan seolah sesuai prosedur, namun sebenarnya syarat utama untuk menjadi Pendamping Profesional Desa cukup Rekomendasi dari para petinggi atau pengurus partai tertentu, atau cukup dengan memiliki KTA ( Kartu Tanda Anggota ) sebagai pengurus atau aktivis Organisasi Masyarakat yang berafiliasi terhadap partai tertentu.

[ads-post]

     Lihat mereka yang aktif di partai tertentu, antusias banget terhadap tujuan di Tahun 2019. Lucu memang, tapi ini kenyataan. Ini fakta, seperti untuk para calon apakah akan dipungut setoran dari gaji mereka ? 

     Praktek yang sungguh sudah busuk dari dalam, dan tercium sampai seluruh pelosok negeri ini. Sayang UU No 6 tentang Desa sangatlah bagus, namun dirusak dengan praktek rekrutment seperti ini sungguh mengerikan dampak yang akan terjadi dalam implementasinya.

Lihatlah data yang kami temukan, itu belum kami lakukan secara detail. Banyak tenaga ahli yang sekarang menjabat di beberapa kabupaten mal administrasi. Contoh : TA TTG di salah satu Kabupaten, memiliki pengalaman relevan hanya sebagai KPMD selama 1 tahun di desa. Padahal dalam juklisnya bahwa sebagai TA harusnya minimal 6 tahun dan TA tersebut juga ternyata di dalam lamaran yang dimasukkan baik online maupun offline melamar di posisi sebagai Asisten TA atau TA PD. ( TA = Tenaga Ahli, TTG = Teknologi Tepat Guna , TA PD = Pelayanan Dasar ). Jenis pelanggaran apa yang seperti ini? Mari kita coba tanyakan pada Ombudsman RI, semoga tulisan ini bisa menarik perhatian ORI. 

Yang menjengkelkan dari kebodohan bukan aspek ketidaktahuannya, tapi hasratnya untuk diperlakukan sama dengan kecerdasan. Tata kelola seperti apa yang hendak dilakukan ? politisasi kah ? bagi – bagi kue dengan para petinggi partai tertentu juga kah ? atau inilah yang mereka sebut Profesional..

Subhanallah…. Mau dibawa kemana Negara ini? Jangan sampai semangat Nawacita ketiga hancur karena praktek – praktek tata kelola yang menyimpang dan sarat  kepentingan yang tidak bertanggung jawab…!




Powered by Blogger.