Recent Posts

More
Tweet Share Share Share Share Share


TULUNGAGUNG – Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen. Universitas Brawijaya (UB) melalui Program Doktor Mengabdi, di mana dari sekian puluh kegiatan pengabdian yang dilaksanakan tahun 2019 ini dan tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya dilaksanakan di Situs Arkeologis Goa Tenggar Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Di goa ini banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan prasejarah seperti fosil tulang dari binatang prasejarah, dan saat ini juga sudah diadakan penelitian arkeologis dan    ekskavasi untuk pendalaman lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten Tulungagung. Kegiatan Doktor Mengabdi dilaksanakan mulai bulan September hingga November oleh empat dosen Universitas Brawijaya, yang diketuai oleh Dr. Roosi Rusmawati, M.Si, dan beranggotakan Dr. Sigit Prawoto, M.A., Arief Budi Nugroho, M.Si. dan Dhanny S. Sutopo, M.Si. Pengabdian kepada masyarakat di Desa Tenggarejo ini memang tidak bersentuhan secara langsung dengan konteks prasejarah dari goa ini, tetapi lebih fokus pada kegiatan pengabdian dengan menggandeng mitra kegiatan, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Cakra Anom” Tenggarejo. Pokdarwis inilah yang dari awal konsen dan berkeinginan untuk mengelola kawasan ini secara baik. Sehingga dengan menggusung tema “Pengembangan Destinasi Wisata Arkeologis Goa Tenggar Dengan Konsep Community-Based Tourism”, dasar utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjadikan Pokdarwis sebagai elemen masyarakat yang lebih produktif dan mampu berinovasi guna menjalankan pengelolaan wisata di Kawasan Goa Tenggar kedepannya nanti.   

Di awal kegiatan ini dimulai, Tim Doktor Mengabdi UB berkunjung di Desa Tenggarejo dan diterima di rumah salah satu Kepala Dusun. Agenda pertemuan awal ini juga sempat dihadiri Kepala Desa, Sekretaris Desa dan seorang pegiat wisata dari Bappeda Tulungagung serta diramaikan dengan puluhan anggota  Pokdarwis “Cakra Anom”. “Di sini kami mendiskusikan gagasan-gagasan program Doktor Mengabdi agar dapat diterima dan dijalankan bersama Pokdarwis untuk kemajuan Wisata Goa Tenggar khususnya”, ujar Rossy. Dari diskusi inilah disepakati bahwa kegiatan yang akan dijalankan untuk memperkuat Pokdarwis adalah dengan memberikan suatu media kegiatan yang produktif yang dapat dijalankan oleh anggota Pokdarwis. Adapun bentuk kegiatan produktifnya meliputi dua kegiatan, yakni pengadaan peralatan sablon dan sekaligus pelatihannya serta pembuatan warung/kafe di pinggiran telaga Goa Tenggar.
Dengan pengadaan alat-alat sablon dan pelatihan rutin yang dijalankan, diharapkan anggota Pokdarwis dapat berkreasi dengan sablon sehingga berdampak pada produktifitas kelompok, sekaligus dengan kemampuan menyablon dapat menunjang pembuatan media-media promosi untuk wisata Goa Tenggar. Sedangkan untuk pembuatan warung/kafe di pinggir telaga Goa Tenggar, diharapkan dapat menjadi semacam base-camp atau tempat berkumpulnya anggota Pokdarwis sekaligus untuk tempat istirahat dan layanan kuliner bagi pengunjung kawasan ini. Sehingga dari kegiatan-kegiatan yang tetap mengedepankan unsur produktifitas anggota Pokdarwis, kedepannya diharapkan mampu khususnya secara finansial untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dikelola oleh anggota Pokdarwis dalam rangka menyemarakkan wisata arkeologis di Goa Tenggar ini.


Sebelumnya proses pelatihan sablon, Tim Doktor Mengabdi menyediakan dua set alat sablon lengkap dengan bahan dan media sablon. Dengan set alat sablon tersebut, secara rutin anggota-anggota Pokdarwis berlatih, mulai dari mendesain gambar, membuat klise hingga praktik menyablon yang benar. Di sini kami juga difasilitasi oleh ahli sablon yang secara profesional mengajarkan ilmu sablon mulai dari tingkat dasar hingga lanjut. Dari kegiatan sablon-menyablon ini terlihat antusiasme anggota pokdarwis sampai-sampai mereka menyablon kaosnya sendiri masing-masing, meskipun stok kaos yang disediakan cukup banyak. Adalah sebuah kebanggaan tersendiri menggunakan kaos hasil sablonan sendiri, kata salah seorang anggota Pokdarwis. Selanjutnya desain kaos diarahkan pada tema-tema gambar Goa Tenggar yang harapannya, nanti bisa menjadi sauvenir untuk pengunjung di Goa ini dan sekaligus sebagai media promosinya, lanjut Arif Kepala Dusun yang sekaligus sebagai Pembina Pokdarwis “Cakra Anom”.
Sejalan dengan aktivitas sablon, rangkaian aktivitas pengabdian berikutnya adalah merealisasikan pembuatan warung/kafe di pinggir telaga Tenggar. Dimulai dari rapat informal anggota Pokdarwis untuk mendesain dan menghitung kebutuhan pembuatan warung/kafe yang akan didirikan dipinggir telaga Tenggar yang masih berada di kawasan Goa Tenggar. Bagi Tim Doktor Mengabdi, memberikan keleluasaan untuk mereka mendesain sendiri warung/kafe adalah bagian dari upaya untuk merangsang daya inovasi agar mereka dapat berkembang. Sekaligus dengan awalan demikian mereka berlatih untuk dapat mewujudkan  mimpi bersama-sama. Cukup panjang proses mendesain hingga merealisasikan warung/kafe di pinggir telaga ini, karena proses belanja material hingga membangunnya adalah murni dari kemampuan seluruh anggota Pokdarwis yang mengerjakannya. Kurang lebih hampir sebulan warung/kafe ini akhirnya berdiri dan beroperasi. Mengawali geliat bisnis ini, mereka menyediakan aneka minuman, mulai dari kopi dan makanan instan. Namun untuk kedepannya nanti, Pokdarwis “Cakra Anom” mulai memikirkan jenis makanan dan minuman yang khas sembari menikmati sejuknya pemandangan telaga di depan Goa Tenggar. Dari keseluruhan proses ini, Tim Doktor Mengabdi merasakan kebanggaan tersendiri ketika mereka berhasrat sekali untuk membangun beberapa spot penunjang di sekitar warung/kafe dan kawasan ini untuk dapat dijadikan sebagai tempat berswaphoto. “Kami sekarang sudah mulai menyicil buat tempat selfi-selfi bagi pengunjung agar tempat ini semakin menarik”, kata salah seorang anggota Pokdarwis.
Mengingat kawasan ini adalah bagian dari situs prasejarah yang mulai mendapatkan perhatian, tentunya untuk penataan kedepan memang harus sesuai dengan kaidah-kaidah pengembangan destinasi arkeologis, agar apa yang menjadi daya tarik Goa Tenggar ini tidak rusak akibat pengunjung dan agar kawasan ini tetap lestari. Dari sini Tim Doktor Mengabdi juga memberikan arahan tentang gambaran desain kawasan yang secara khusus mempertimbangkan dengan matang pengembangan Goa Tenggar sebagai warisan pengetahuan prasejarah. Disamping itu secara umum Tim juga berupaya agar pengelolaan wisata oleh Pokdarwis “Cakra Anom” sebagai bagian dari masyarakat Desa Tenggarejo bisa mendapatkan manfaat maksimal dari pengembangan destinasi Goa Tenggar. Untuk tahun 2020 ke depan, mudah-mudahan program kami selanjutnya dapat disetujui agar upaya penyempurnaan pengelolaan kawasan Goa Tenggar oleh Pokdarwis ini benar-benar kuat dan dapat berjalan sebagaimana penerapan konsep community-based tourism yang kami yakini dapat membantu masyarakat Desa Tenggarejo bisa lebih maju kedepannya nanti.***
CP: Roosy 085755185299
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share


Tepat 2 tahun lalu musibah besar banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Pacitan. Kejadian pada tanggal 27 dan 28 November tahun 2017 itu masih membekas dalam ingatan sebagian masyarakat setempat. Bencana dahsyat kala itu tak hanya meluluhlantakkan bangunan rumah, sarana pendidikan dan fasilitas umum. Sebagian warga menjadi korban amukan alam. 

Tercatat 25 orang meninggal dunia, 600 lebih rumah rusak, puluhan sarana penyeberangan putus. Akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan lumpuh karenanya. Hampir seluruh penduduk di wilayah kota yang terdampak banjir kehilangan harta benda miliknya. Kerugian akibat bencana itu diperkirakan mencapai 600 milliar rupiah. 

Dampak besar yang cukup dirasakan masyarakat ini pula yang menginisiasi sejumlah organisasi kepemudaan di kota berjuluk 1001 gua menggelar do'a bersama di Masjid Agung Darul Falah pada Kamis, (28/11) malam. Mereka membaca Ayat Suci Al quran untuk para korban meninggal dunia serta memanjatkan do'a dengan harapan bencana serupa tak kembali terulang.

Usai berdo'a bersama para pemuda dari Pacitan Institut, BEM STKIP PGRI Pacitan, BEM STIT Muhammadiyah Pacitan, HIMATIKA STKIP PGRI Pacitan, HMI Cabang Pacitan, Forkisma, Karang Taruna, DPD KNPI Pacitan, MDMC, dan PWI merefleksikan kejadian bencana alam 2 tahun lalu. Mereka yang menjadi korban maupun relawan penanganan pasca bencana menceritakan pengalaman berbeda saat kejadian bencana menerjang. Selain itu, para pemuda Pacitan juga menyatakan sikap atas penanganan pasca bencana yang dianggap belum tuntas. 

"Penanganan bencana alam menyisakan banyak pekerjaan rumah. Rehabilitasi rekonstruksi terdampak bencana belum selesai sepenuhnya. Dan kita lihat bersama kebijakan pemerintah tampaknya belum berpihak terhadap alam dan keselamatan warga secara keseluruhan," kata Tresna Sujawanto Direktur Eksekutif Pacitan Institut pada wartawan.

Para pemuda berharap para pemangku kebijakan tidak lupa bahwa Pacitan merupakan wilayah rawan terhadap beragam bencana. dan menuntut kesiapsiagaan bencana diprioritaskan. 

"Harapannya kesiapsiagaan bencana jadi prioritas pemerintah. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengubah perilaku kita untuk lebih peduli terhadap kondisi alam. Kerusakan alam terjadi karena manusia itu sendiri," lanjut Tresna.

Bencana alam tidak mengenal ruang tempat dan waktu. Hanya kesadaran pribadi dengan mengenali kondisi lingkungan sekitar dan ikut menjaga keseimbangan alam merupakan salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak atau resiko akibat bencana alam.
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Pernyataan Sikap Keprihatinan MN-KAHMI atas Tragedi Wamena
Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Wamena beberapa waktu lalu telah menimbulkan duka yang mendalam bukan saja bagi keluarga korban, melainkan juga bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui tragedi tersebut telah merenggut puluhan korban jiwa, korban luka-luka, dan harta (pribadi maupun umum). Selain itu, ribuan rakyat terpaksa harus mengungsi dalam ketakutan dan kekhawatiran kelamnya masa depan.

Melihat perkembangan Tragedi Kemanusiaan di Wamena ini Majelis Nasional KAHMI ikut prihatin serta berpartisipasi aktif dengan membuka Posko Atensi dan Peduli Wamena. Diharapkan dengan adanya Posko ini akan menjadikan pusat koordinasi alumni HMI untuk ikut andil dan berperan aktif membantu meredakan konflik dan tragedi yang terjadi. Posko ini didirikan di Jalan Turi 1/No. 14. Blok S Senopati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Lebih lanjut MN-KAHMI berharap jika keprihatinan ini disampaikan dengan harapan besar mendapat tanggapan serius dari para pejabat politik, pemerintahan, dan para pimpinan TNI – Polri serta semua tokoh masyarakat, baik di Wamena, Papua, maupun Pusat.

Berikut ini pernyataan sikap MN-KAHMI atas Tragedi Kemanusian di Wamena.

PERNYATAAN KEPRIHATINAN MAJELIS NASIONAL KAHMI
ATAS TRAGEDI KEMANUSIAAN DI WAMENA (PAPUA)
Nomor: 336/B/MNK/KAHMI/IX/2019

Setelah mencermati perkembangan situasi di Wamena, MN KAHMI menyatakan keprihatinan dan himbauan sebagai berikut:

1. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Wamena beberapa waktu lalu telah menimbulkan duka yang mendalam bukan saja bagi keluarga korban, melainkan juga bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui tragedi tersebut telah merenggut puluhan korban jiwa, korban luka-luka, dan harta (pribadi maupun umum). Selain itu, ribuan rakyat terpaksa harus mengungsi dalam ketakutan dan kekhawatiran kelamnya masa depan.

2. Untuk itu, pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah nyata, cepat dan tepat untuk memberi perlindungan dan jaminan keamanan kepada seluruh warga masyarakat di Wamena. Kehadiran negara sangat urgen untuk memulihkan suasana psikologis dan
ketentraman masyarakat, khususnya warga pendatang karena Wamena adalah bagian integral NKRI di mana semua warga negara memiliki hak hidup, hak untuk bertempat tinggal dan hak untuk berkegiatan ekonomi.

3. Mendesak aparat Kepolisian untuk segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, khususnya pelaku utama dan aktor intelektual peristiwa tersebut, siapapun dan dari manapun dia demi tegaknya hukum dan terlindunginya HAM

4. Mendesak Aparat aparat TNI dan Polri untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan antisipasi dini, serta mengambil langkah langkah yang tepat dan terorganisir, untuk mencegah terjadinya peristiwa amuk massa di masa yang akan datang.

5. Mengharapkan agar pemerintah pusat memberi atensi terhadap tragedi kemanusiaan di Wamena dan mendorong penanganan yang menyeluruh untuk mewujudkan keamanan dan keadilan di Papua secara keseluruhan dan khususnya di Wamena, termasuk memberikan jaminan keamanan pada para
pengungsi untuk kembali ke rumahnya guna menjalani hidupnya sebagaimana biasa.

6. Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan empati dan peduli terhadap warga masyarakat yang terkena dampak tragedi kemanusiaan.

7. Sebagai bentuk kepedulian, MN KAHMI membuka posko atensi dan peduli Wamena di Jalan Turi 1/No. 14. Blok S Senopati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

8. Menginstruksikan kepada MD Kahmi di Wamena dan MW KAHMI di Papua untuk mengambil peran aktif koordinatif dengan segenap elemen masyarat di Wamena, serta meningkatkan komunikasi dengan MN KAHMI berkenaan dengan perkembangan situasi di Wamena.

Demikian pernyataan keprihatinan ini disampaikan dengan harapan besar mendapat tanggapan serius dari para pejabat politik, pemerintahan, dan para pimpinan TNI – Polri serta semua tokoh masyarakat, baik di Wamena, Papua, maupun Pusat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa untuk memulihkan kestabilan sosial politik dan keamanan yang sangat diperlukan bagi keselamatan rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI.

Tertanda :
MAJELIS NASIONAL KAHMI
Dr. Ir. Herman Khaeron, M. Si 
Drs. Manimbang Kahariady

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Muhammad Tonis Dzikrullah -aktivis GMNI (kiri)   Imam RIfai -Ketum HMI Cab. Pacitan (kanan)
Gelombang unjuk rasa terhadap penolakan RUU-KUHP dan revisi UU KPK menyebar diseluruh Indonesia tak terkecuali di Pacitan. Beberapa hari setelah aksi, Dewan Koordinator Cabang (DKC) Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) Pacitan pada Minggu (29/9/2019) menggelar diskusi membedah isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut di Cafe Abuteke.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pacitan Imam Rifai mempertanyakan substansi diskusi tersebut. Secara tegas dia bahkan menyebut diskusi tersebut sebagai pembantaian idealitas aksi.

“Apapun subtansinya ini pembantaian idealitas aksi, lantas sebelumnya kemana saja? karena para panitia dan kelompok pendukung acara ini sebelumnya tidak jelas keberadaannya ketika kami menggelar diskusi maupun aksi,”kata Rifai yang diundang dalam diskusi tersebut.

Senada dengan Rifai, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesias (GMNI) Pacitan Muhammad Tonis Dzikrullah mengatakan dalam aksi yang dilakukan beberapa waktu lalu di Pacitan, diskusi kajian dan koordinasi sudah dilakukan jauh hari.

“Diskusi publik Garda Bangsa ini dinilai sebagai  bentuk penghinaan seolah-olah aksi mahasiswa di berbagai wilayah penjuru tanah air tanpa pertimbangan yang matang, aksi yang dilakukan beberapa waktu lalu dianggap nol substansi, kapasitas mahasiswa yang turun ke jalan tak mampu membedah RKUHP dan UUKPK,”kata dia.

Dua elemen gerakan mahasiswa, yakni HMI dan Gerakan Masyarakat Adil Sejahtera (GMAS) tersebut akhirnya memilih walkout dalam diskusi tersebut.

Menanggapi kritikan pedas peserta, menurut pemateri diskusi ini untuk memahami secara mendalam dan sadar terhadap tujuan aksi. Salah seorang  pemateri  menunjukkan eksistensinya juga sebagai aktivis, Wahyu Saputra S.H.I, S.H.LI (Dosen Politik Hukum) bahwa dia merupakan salah seorang konseptor aksi di Ponorogo dalam narasinya mengeklaim  1500 mahasiswa  datang di gedung DPR Ponorogo beberapa waktu lalu, “Itu aliansi mahasiswa Ponorogo.  Saya bagian dari konseptor. Jika saya tidak sepakat dengan aksi mahasiswa itu tidak benar. Agar lebih mengetahui. Posisi kita itu sama.”  

Panitia menyampaikan bahwa tujuan sampai hari ini dampak dahsyatnya hoax medsos  bagi sebagian masyarakat terjebak pada kondisi yang berpotensi pecah belah. Upaya untuk menjaga persatuan adalah salah satunya dengan edukasi diskusi publik. 

Ketua Panitia Penyelenggara Sapto Pitoyo mengatakan dari rangkuman panitia akan disampaikan kepada DKNGarda Bangsa Pusat untuk mendorong, barangkali ada ketidak puasan masyarakat untuk Yudisial Review. “Jika Parlemen jalanan sudah kita laksanakan tidak ada salahnya kita juga berjuang lewat konstitusi.” Kata Pitoyo

Ditanya oleh media tentang sikap peserta walk out di acara tersebut, Rifai menyampaikan beberapa alasan eksistensi organisasinya yang independen. Ia merasa dihegemoni dengan dibuatkan sertifikat pada kegiatan ini seolah peserta ini kader Garda Bangsa yang sedang dibina. Sedangkan eksistensi  Garda Bangsa indikasinya adalah organisasi sayap salah satu  partai politik.

Secara Momentum selain mengawal sikap kawan-kawan dalam aksi kemarin, HMI memilih walk out karena lebih tertarik  membahas permasalahan permasalahan lebih urgen yang nyaris mengendap misalnya, persoalan Papua dan penggalangan dana untuk saudara saudara yang ada di Maluku.

Disinggung soal sertifikat acara Rifai enggan menerimanya karena dinilai merugikan bargaining HMI sebagai  organisasi besar kemahasiswaan tertua secara nasional dan independen.  “Kami bukan kader sayap Parpol yang lahir kemaren sore seperti mereka,  tak butuh sertifikat binaan panitia, apalagi hanya berjalan ditempat sibuk bahas permasalahan ini saja. Kami juga punya kajian sendiri dan tindak lanjut sendiri secara konstitusional organisatoris, sikap HMI Cabang Pacitan sudah sangat jelas “ tegasnya.

Peserta dari Gerakan Masyarakat Adil Sejahtera (GMAS) juga turut walkout, Mustofa Ali Fahmi menyampaikan sikap mendukung kawan-kawan aksi yang meninggalkan acara diskusi. Walaupun sebagian narasi pemateri sejalan dengan pemikirannya, ia menilai beberapa kawan-kawan koordinator aksi justru merasa idealitasnya dihakimi oleh narasi yang dibangun sebelumnya oleh pemateri. GMAS juga menyayangkan judul kegiatan. Panggilan Garda Bangsa bertagar Pacitan Memanggil tidak koordinasi terlebih dahulu dengan ragam elemen Pacitan secara representatif terutama peserta aksi, sebelum menggelar acara diskusi Publik semalam. “Ini bukan diskusi Pacitan Memanggil tapi evaluasi aksi, Panggilan Garda Bangsa bersertifikat” katanya (Rilis).
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share


Musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah daerah di Kabupaten Pacitan dilanda kekeringan. Hal ini membuat hati para dermawan tergerak untuk membantu sesama.

Guna meringankan beban sebagian warga Pacitan yang saat ini dilanda kekeringan, alumni SMU Negeri  1 Pacitan mengadakan kegiatan baksos pada Sabtu dan Minggu 14-15 September 2019 .

Sebanyak 5 Kendaraan yang terdiri dari 12 Water tangki air dan  1 Mobil tangki,  air bersih dibagikan kepada warga secara cuma-cuma. Sasarannya 7 lokasi  di 3 Kecamatan  yang berbeda yakni  Desa Jetak kecamatan Tulakan, Desa Bodag dan Cokro kembang Kecamatan Ngadirojo, Desa Ngile Kecamatan Tulakan dan Desa Mentoro Kecamatan Pacitan.

 Heri Sulistiyono koordinator alumni SMU Negeri Pacitan tahun 2001 mengungkapkan, kegiatan semacam ini didanai dari hasil iuran secara swadaya. Dengan adanya kegiatan baksos air bersih ini pihaknya berharap agar air yang dibagikan dapat meringankan beban untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan.

"Dan kami keluarga besar alumni SMA N 1 Pacitan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya baksos alumni " tutur pria yang akrab dipanggil mas Heri Choking ini

"Harapan kami kegiatan sosial semacam ini bisa berlanjut dan menjadi agenda rutin, sehingga lebih bermanfaat," imbuh pria lajang ini.

Surati Warga  Dusun Bulu Desa ngile , menggucapkan terima kasih kepada   Alumni SMA N 1 Pacitan yang telah  peduli  meluangkan waktu dan  sumbangsihnya  atas bantuan air , karena menurut Surati  ibu dari dua anak ini  mengatakan air  merupakan kebutuhan yang sangat pokok dan sangat penting sekali, selama tiga bulan terakhir ini kami benar benar kesulitan air bersih untuk kebutuhan masak dan mandi.

" Syukur Alhamdulilah hari ini ada bantuan ke Dusun kami air bersih, Ini benar benar sangat menolong  kebutuhan para ibu rumah tangga, kami sudah tidak ada air bersih, apalagi untuk mandi dan cuci pakaian  untuk  masak dan minum saja  sulit, sudah hampir tiga bulan ini benar benar kering" ungkap Surati(dnr)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

wisata kuliner di Pracimantoro Warung makan Mbok Was
Warung Makan Mbok Was Pracimantoro
Bagi yang dalam perjalanan dari Pacitan ke arah Jogjakarta melewati Pracimantoro wonogiri tentu ingin perjalanannya nyaman dan selamat sampai tujuan. Perjalanan Pacitan - Jogjakarta memakan waktu normal kurang lebih 2,5 jam sampai 4 jam tergantung kecepatan kendaraan dan kemacetan lalu lintas.

Perjalanan yang cukup melelahkan tentunya. Bagi pengendara disilahkan untuk istirahat jika merasa capek, banyak sekali tempat yang cocok dan nyaman untuk istirahat sementara. Salah satunya warung makan mbok Was yang terletak di pertigaan pasar Pracimantoro arah Waduk Gajah Mungkur. Jika dari arah Pacitan belok kanan, jika dari arah sebaliknya belok kiri sekitar 200 m ke arah wonogiri.

Diwarung mbok Was ini selain menyediakan wedang kopi deplok juga ada teh poci gula batu yang maknyusd rasanya. Nah, bagi yang belum makan dan merasa lapar, disediakan makanan dengan citarasa tradisional. Ada sayur nongko blendrang (wayu) yang gurih gurih sedap. Ada banyak pilihan makanan di warung mbok was ini, yang tentunya memiliki rasa dan citarasa legendaris karena dimasak dengan bumbu khas yang dimasak di atas tungku kayu.

Bagi penggemar daging kambing, warung mbok Was juga menyediakan tongseng, sate kambing dan olahan daging lainnya. Rasanya jangan tanya, meski dengan harga terjangkau khas warung ndeso tapi rasanya rasa restoran. Pokoknya rugi kalau belum nyoba mencicipi masakan khas jawa di warung mbok Was.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Pentingnya Sosialisasi Pemilu Bagi Masyarakat

Acapkali kita sering mendengar ucapan dari warga masyarakat calon pemilih “Pemilu tahun ini susah dan membingungkan, karena banyak surat suara yang harus di coblos”. Mendasar pada ucapan tersebut, maka PPK Kecamatan Ngawi sebagai penyelenggara Pemilu merasa sangatlah perlu untuk mengadakan sosialisasi Pemilu bagi masyarakat di berbagai basis untuk memberikan pemahaman pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

Pemilu merupakan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali, yang dilaksakan pada tanggal 17 April 2019, dimana pesta demokrasi pada Pemilu kali ini sangat berbeda dengan pesta demokrasi sebelumnya. Tingkat kesadaran berpartisipasi politik mulai terlihat pada masyarakat, namun masih menimbulkan kebingungan dengan system Pemilu yang baru, sehingga meskipun di gadang-gadang sebagai Pemilu yang tingkat kesadaran menyasarakatnya tinggi untuk berpartisipasi, di sisi lain ada ketakutan banyak pemilih yang Golput di karenakan kebingungan dengan system yang terbaru.

 Pada Pemilihan Umum 2014 yang dilaksanakan serentak pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD serta DPRD Se-Indonesia periode2014-2019. Tiga bulan setelah penyelenggaraan Pemilu legislative, atau tepatnya pada 9 Juli 2014 Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden dilakukan. Terdapat 10 Partai yang mengikuti Pemilu 2014, yaitu : Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hanura, PKS, PKB, Partai Nasdem serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain itu, terdapat pasangan peserta Pemilu 2014, antara lain Joko Widodo dengan Jusuf Kalla melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Kondisi Pemilu 2019 ini berbeda jauh dengan Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019 perlu menyampaikan pemahaman terhadap berapa jumlah surat suara yang harus di copolos, pemilihan apa saja yang terdapat dalam surat suara  tersebut dan jumlah partai apa saja yang  diikutsertakan didalam Pemilu 2019. Kelima surat suara itu nantinya di masukkan ke dalam lima kotak suara seusai di coblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lima Surat suara pada Pemilu 2019 antara lain, DPRD Kabupaten/Kota warna hijau, DPRD Propinsi warna biru, , DPR RI WARna kuning, DPD RI warna merah dan Presiden-Wakil Presiden warna abu-abu. Pemahaman warna surat suara menjadi penting, karena nantinya surat suara itu dimasukkan ke lima kotak suara yang berbeda.

Desain surat suara untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI tidak  ada foto, namun hanya ada nama calon legislatif. Dengan desain yang seperti itu, diharapkan masyarakatsudah tahu mencoblos yang sblh mana, sehingga tidak stress duluan melihat desainnya. Kemudian untuk cara memilih, dengan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota legislatif. Sementara, untuk kertas suara DPD dan Pilpres pada Pemilu 2019 dilengkapi foto  dan nama. Cara untuk mencoblos pada surat suara untuk DPD RI adalah dengan mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara.

Mengingat begitu rumitnya, maka sosialisasi harus diadakan terus menerus secara efektif , baik dari Pemerintah, RW, RT, Karang  taruna, basis pemula,  maupun basis yang lain. Tidak hanya sistem  yang perlu disosialisasikan, namun pentingnya kesadaran berpartisipasi dalam politikpun harus selalu disosialisasikan.

Sebagai masyarakat yang lebih tahu, juga harus membantu men-sosialisasikan sistem baru tersebut. Seperti pada keluarga, saudara, tetangga, di lingkungan daerah tempat tinggalnya, supaya semakin banyak yang tahu,  tidak membingungkan dan menjadi pemilih yang cerdas dan rasional. (Mohammad Fauzi_Ngw).


Read more »
Tweet Share Share Share Share Share


Ribuan Kesemplar Tabloid Indonesia Barokah beredar di seluruh wilayah Indonesia, Begitu juga di Pacitan Jawa Timur. Bawaslu Pacitan menemukan 945 paket yang siap kirim di Kantor Pos Pacitan (25/01//2019). Target pengiriman Tabloid yang bertajuk "Indonesia Barokah" adalah Masjid, Mushola dan Pondok-pondok Pesantren.

Bawaslu Pacitan bersama dengan Pihak Kepolisian, Kejari, Bakesbangpol melakukan pengecekan keberadaan Tabloid Indonesia Barokah yang di kirim dalam kemasan Amplop warna coklat menggunakan kode portofolio tidak mencantumkan nama jelas hanya atas nama Redaksinya beralamat di Pondok Melati Bekasi dan di.kirim sesuai cap stempel Kantor Pos Indonesia Jakarta Selatan.

"Kami Bawaslu bersama dengan instansi terkait melakukan.pengecekan ke Kantor Pos yang ada di Pacitan dan di temukan Tabloid Indonesia Barokah sebanyak 994 paket yang akan di kirim ke Mushola,Masjid dan Pondok-pondok Pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan,"ujar Ketua Bawaslu Berty Stevanus kepada pawarta.

Bawaslu Beserta Gakkumdu dan pihak kepolisian masih dilaksanakan koordinasi untuk menentukan langkah selanjutnya terkait beredarnya "Tabloid Indonesia Barokah" di wilayah Pacitan. Langkah awal saat ini pihak Kepolisian yang berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menahan dulu distribusi Tabloid ini sampai ada instruksi lebih lanjut dari Bawaslu RI.

Sementara itu Agus Hariyanto, Kordinator Divisi Hukum, data dan Informasi (Kumdatin) Bawaslu Pacitan memaparkan rincian 945 paket yang rencana akan di kirim ke masing-masing alamat.
a. Kantor Pos Tulakan : 193 paket.
b. Kantor Pas Pringkuku : 43 paket.
c. Kantor Pos Punung  : 49 paket.
d. Kantor Pos Donorojo : 104 paket.
e. Kantor Pos Ngadirojo : 7 paket.
f. Kantor Pos Sudimoro : 15 paket.
g. Kantor Pos Tegalombo : 6 paket.
h. Kantor Pos Nawangan jadi satu dengan Kec. Arjosari : 208 paket.
i. Kantor Pos Bandar : 16 paket.
j. Kantor Pos Cabang Pacitan Cab Induk Ponorogo : 20 paket.
k. Kantor Pos Kebonagung : 284 paket.

Sementara 49 Paket yang sudah terkirim  antara lain
a. Kecamatan Pacitan : 1 Paket dengan alamat RT 02 Ds. Kebonredi Ds. Tanjung Sari Kec. Pacitan.
b. Kecamatan Punung : 2 Paket dengan alamat Masjid Al-Huda Punung.
c. Kecamatan Donorojo : 28 Paket alamat Ds. Widoro dan 18 Paket alamat Ds. Klepu.

Lebih lanjut Agus Menjelaskan bahwa moratorium distribusi tabloid ini dilakukan oleh Bawaslu Pacitan sambil menunggu kajian terkait isi dari tabloid ini, apakah produk jurnalistik atau bentuk kampanye hitam, termasuk kemudian  mencari kemugkinan telah terjadi tidak pidana pemilu. "Bawaslu akan menindak lanjuti tentang penanganan temuan danlaporan pelanggaran pemilu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu no 7 Tahun 2018" Tegas mantan ketua HMI pacitan ini.
(red)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share


Rocky Gerung yang sering tampil dalam acara live talkshow di salah satu stasium televisi nasional ini sering kali mengeluarkan statement yang kontroversial. Tak jarang pulang kata-kata Pria lahir di Manado, Sulawesi Utara sering dijadikan rujukan "Quote" bagi para pemirsa. Selain sebagai seorang filsuf, akademisi dan intelektual publik Indonesia, Ia merupakan salah satu pendiri Setara Institute, sebuah lembaga pemikir demokrasi dan hak asasi; peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi; dan pernah mengajar secara tidak tetap di Departemen Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Berikut ini beberapa Quote Keren Rocky Gerung Yang Kontroversial Rocky Gerung

1. Sumbat telingamu bila tak tahan dikritik. Bukan membekap mulut orang.

2. Literasi artinya mengaktifkan kritisisme. Bukan menghapal nama ikan. Percakapan akademis berasal dari situ.
#Masih200

3. Selain cara berpikir cerdas, juga ada cara berpikir dungu. Dua-duanya cara berpikir. Tinggal pilih. Mengapa harus ngamuk terhadap pilihanmu sendiri?

4. Rekonstruksi tak lagi penting. Konsekwesinya terhadap peradaban politik, itu yang buruk.

5. Otak kosong, distempel apapun, ya tetap kosong.

6. Kandidat sudah tersedia. Ujilah mereka. Ujilah sekeras-kerasnya dengan argumen. Bukan dengan sentimen.

7. Kedunguan itu bertentangan dengan Pancasila.

8. Cara mereka menghina saja dungu. Apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan:)

9. Kekuasaan itu tak mungkin kuat, karena fondasinya adalah kebohongan. Dan kalian terlalu pongah untuk mengakui.

10. Kita merdeka supaya tidak jadi petugas.

11. Kriteria kritik tidak boleh ditentukan oleh pemerintah. Begitu etikanya.

12. Sumbat telingamu bila tak tahan dikritik. Bukan membekap mulut orang.

13. Pebisnis itu bukan petugas partai. Gak bisa disuruh-suruh. Mereka paham tanda-tanda mangkrak.

14. Munafik itu bukan sifat, melainkan siasat busuk: dari penguasa sampai akademisi.

15. Kebebasan berpendapat itu nyawa demokrasi. Mutlak!

16. Yang terjadi adalah yang terlihat. Yang benar adalah yang dimengerti.

17. Perubahan adalah takdir politik. Bagi mereka yang berakal.

18. Fiksi membuat hidup menari, Hidup yang faktual itu mati.

19. Tempurung-tempurung itu berjejer di depan tungku. Siap menjadi arang demi pesta yang tak mereka paham.
#Masih200

20. Kepongahan telah membatalkan prediksi. Akal sehat rakyat sudah tumbuh.

21. Pusat hoax nasional panik. Ratusan pakar sewaan berupaya menegakkan benang basah. Percuma. Akal rakyat telah pulih.

22. Debat ideologi tak bisa dimulai dengan sikap fanatik. Tak mungkin diselenggarakan di ruang feodal. Dan tak layak diikuti golongan tempurung.

23. Tuhan menciptakan malam atas permintaan rindu

24. Ijazah itu cuma tanda seseorang pernah belajar. Bukan tanda ia pernah berpikir.

25. Sunyi adalah rumah rindu. Tak dihuni namun tentram.

26. Loyalitas guru bukan terhadap pemerintah, melainkan terhadap pengetahuan. Itu dalilnya.

27. Kata mengandung arti karena suasana. Seperti rindu dan senja.

28. Debat ideologi tak bisa dimulai dengan sikap fanatik. Tak mungkin diselenggarakan di ruang feodal. Dan tak layak diikuti golongan tempurung.

29. “Kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa saja. Kayak orang hanyut, dia mau raih apa saja. Entah itu kaleng bekas hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis, sebetulnya.”

30. Tak harus tiba…karena kisah melampaui waktu. Karena tak memerlukan waktu.

31. Memang dia tak mampu. Lalu, apa solusi buat orang tak mampu?

32. Jika kapal hendak tenggelam, tikuslah yang pertama melompat untuk menyelamatkan diri, karena ia tahu, (wong dirinyalah yang melobangi kapal itu
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share


Dibutuhkan jasa konsultan program IPDMIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberday Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian


No Position PM TOR Required Candidates Contact Address/Phone Number Location Provinsi

A TENAGA AHLI

1 Team Leader/Tenaga Sistem Pertanian – Tingkat Nasional 
(1 orang) • Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Pertanian) dengan pengalaman kerja relevan 10 (sepuluh) tahun atau S1 bidang terkait (Pertanian) dengan pengalaman kerja relevan 15 tahun;
• Memahami strategi pengentasan kemiskinan, gender, dan gizi;
• Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memiliki pengalaman sebagai Team Leader minimum 2 (dua) kali dalam proyek sejenis;
• Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik (lisan dan tulisan), khususnya dalam penulisan laporan;
• Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
• Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri 1

2 Co Team Leader /Tenaga Ahli Penyuluh/Pemberdayaan Masyarakat (Extentionon)– Tingkat Nasional 
(1 orang) • Memiliki Sertifikat Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Sertifikat Assessor Kompetensi Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Sertifikat Penyuluh Pertanian dan Sertifikat Assessor Kompetensi Penyuluh Pertanian;
• Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Hukum, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 10 (sepuluh) atau S1 bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Hukum, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 15 (lima belas) tahun;
• Memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.81 Tahun 2012 dan/atau memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis, Golongan Penyuluhan, Sub Golongan Penyuluh Pertanian sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.43 Tahun 2013;
• Memiliki pengalaman kerja minimal sebagai wakil pemimpin/wakil manajer tim dari Lembaga/organisasi donor atau perusahaan yang berkontribusi dalam corporate social responsibility (CSR) yang mendukung proyek di bidang pertanian dan/atau pembangunan pedesaan di Indonesia;
• Memahami strategi pengentasan kemiskinan, gender, dan gizi;
• Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memiliki pengalaman sebagai Team Leader minimum 2 (dua) kali dalam proyek sejenis;
• Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik (lisan dan tulisan), khusunya dalam penulisan laporan;
• Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
• Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri 1

3 Tenaga Ahli Rantai Nilai (Value Chain)- Tingkat Nasional
(1 orang) • Memiliki Sertifikat Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan/atau Sertifikat Level VII Tenaga Pemasar Strategik;
• Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 10 (sepuluh) tahun atau S1 bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 15 (lima belas) tahun;
• Memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktifitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.181 Tahun 2017 dan/atau memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.389 Tahun 2013;
• Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik (lisan dan tulisan), khusunya dalam penulisan laporan;
• Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
• Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri• 1

4 Tenaga Ahli Keuangan Mikro (Rural Finance)- Tingkat Nasional 
(1 orang) • Memiliki Sertifikat Level VIII Konsultan Perkoperasian;
• Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Hukum, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 10 (sepuluh) tahun atau S1 bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Hukum, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 15 (lima belas) tahun;
• Memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.133/MEN/III/2017;
• Memiliki pengalaman kerja minimal sebagai konsultan perkoperasian yang mendukung proyek di bidang pertanian dan/atau pembangunan pedesaan di Indonesia;
• Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik (lisan dan tulisan), khusunya dalam penulisan laporan;
• Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
• Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri
1

REGIONAL
5 Tenaga Ahli Sistem Pertanian  – Tingkat Regional
(7 orang) • Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Pertanian) dengan pengalaman kerja relevan 7 (tujuh) tahun atau S1 bidang terkait (Pertanian) dengan pengalaman kerja relevan 10 (sepuluh) tahun;
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memiliki kemampuan penulisan laporan yang baik;
• Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
• Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri 1 Reg-1 : Aceh & Sumut
2 Reg-2 : Sumbar & Sumsel
3 Reg-3 : Jabar, Lampung & banten
4 Reg-4 : Jateng&Jatim
5 Reg-5 : Kalbar&Kalsel
6 Reg-6: Sulteng,Sulsel,Sulut
7 Reg-7: : NTT&NTB

6 Tenaga Ahli Sistem Pertanian  – Tingkat Regional 
(7 orang) • Memiliki Sertifikat Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Sertifikat Penyuluh Pertanian;
• Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Hukum, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 7 (tujuh) tahun atau S1 bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Hukum, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 10 (sepuluh) tahun;
• Memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.81 Tahun 2012 dan/atau memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis, Golongan Penyuluhan, Sub Golongan Penyuluh Pertanian sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.43 Tahun 2013;
• Memiliki pengalaman serupa sebelumnya pada level provinsi atau kabupaten;
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memiliki kemampuan penulisan laporan yang baik;
• Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
• Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri 1 Reg-1 : Aceh & Sumut
2 Reg-2 : Sumbar & Sumsel
3 Reg-3 : Jabar, Lampung & banten
4 Reg-4 : Jateng&Jatim
5 Reg-5 : Kalbar&Kalsel
6 Reg-6: Sulteng,Sulsel,Sulut
7 Reg-7: : NTT&NTB

7 Tenaga Ahli Rantai Nilai  – Tingkat Regional 
(7 orang) • Memiliki Sertifikat Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan/atau Sertifikat Level VII Tenaga Pemasar Strategik;
• Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 7 (tujuh) tahun atau S1 bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 10 (sepuluh) tahun;
• Memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktifitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.181 Tahun 2017 dan/atau memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.389 Tahun 2013;
• Memiliki pengalaman serupa sebelumnya pada level provinsi atau kabupaten;
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memiliki kemampuan yang baik dalam penulisan laporan;
• Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
• Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri 1 Reg-1 : Aceh & Sumut
2 Reg-2 : Sumbar & Sumsel
3 Reg-3 : Jabar, Lampung & banten
4 Reg-4 : Jateng&Jatim
5 Reg-5 : Kalbar&Kalsel
6 Reg-6: Sulteng,Sulsel,Sulut
7 Reg-7: : NTT&NTB


8 Tenaga Ahli Keuangan Mikro– Tingkat Regional 
(7 orang) • Memiliki Sertifikat Level VIII Konsultan Perkoperasian;
• Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Hukum, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 7 (tujuh) tahun atau S1 bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Hukum, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 10 (sepuluh) tahun;
• Memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.133/MEN/III/2017;
•    Memiliki pengalaman serupa sebelumnya pada level provinsi atau kabupaten;
• Memiliki pengalaman kerja minimal sebagai konsultan perkoperasian yang mendukung proyek di bidang pertanian dan/atau pembangunan pedesaan di Indonesia;
• Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik (lisan dan tulisan), khusunya dalam penulisan laporan;
• Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
• Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri 1 Reg-1 : Aceh & Sumut
2 Reg-2 : Sumbar & Sumsel
3 Reg-3 : Jabar, Lampung & banten
4 Reg-4 : Jateng&Jatim
5 Reg-5 : Kalbar&Kalsel
6 Reg-6: Sulteng,Sulsel,Sulut
7 Reg-7: : NTT&NTB
KABUPATEN

9 Tenaga Ahli Penyuluh/Pemberdayaan Masyarakat (Extension) - Tingkat Kabupaten 
(74 orang)
• Memiliki Sertifikat Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Sertifikat Penyuluh Pertanian;
• Memiliki ijazah S1 bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Hukum, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 10 (sepuluh) tahun;
• Memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.81 Tahun 2012 dan/atau memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis, Golongan Penyuluhan, Sub Golongan Penyuluh Pertanian sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.43 Tahun 2013;
• Memiliki pengalaman serupa sebelumnya pada level kabupaten;
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memiliki kemampuan penulisan laporan yang baik;
• Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
• Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri.

10. Tenaga Ahli Keuangan Mikro - Tingkat Kabupaten 
(74 orang)
• Memiliki Sertifikat Level VIII Konsultan Perkoperasian;
• Memiliki ijazah S1 bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Teknik, Hukum, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 10 (sepuluh) tahun;
• Memiliki kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.133/MEN/III/2017;
•    Memiliki pengalaman serupa sebelumnya pada level kabupaten;
• Memiliki pengalaman kerja minimal sebagai konsultan perkoperasian yang mendukung proyek di bidang pertanian dan/atau pembangunan pedesaan di Indonesia;
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memiliki kemampuan yang baik dalam penulisan laporan;
• Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
• Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri

Untuk Melihat Profil program IPDMIP Silahkan Download di Sini


Untuk Lokasi  Kegiatan IPDMIP di seluruh Indonesia Silahkan Download di Sini.

Bagi yang berminat dan memenuhi kualifikasi mohon segera melengkapi kebutuhan untuk Lapangan yang memiliki Sertifikat Fasilitator Masyarakat terutama, jika ada kandidat yang berminat mohon untuk kesediannya untuk diminta:
1. CV
2. Copy Ijazah
3. KTP & NPWP
4. Sertifikat
5. Sertifikat Fasilitator Masyarakat -LSP
6. Referensi pengalaman kerjas
7. Billing Rate terakhir

DUMP....

Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)
Powered by Blogger.