..:: Sindopos.com | Citizen Journalism ::..

Acapkali kita sering mendengar ucapan dari warga masyarakat calon pemilih “Pemilu tahun ini susah dan membingungkan, karena banyak surat suara yang harus di coblos”. Mendasar pada ucapan tersebut, maka PPK Kecamatan Ngawi sebagai penyelenggara Pemilu merasa sangatlah perlu untuk mengadakan sosialisasi Pemilu bagi masyarakat di berbagai basis untuk memberikan pemahaman pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

Pemilu merupakan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali, yang dilaksakan pada tanggal 17 April 2019, dimana pesta demokrasi pada Pemilu kali ini sangat berbeda dengan pesta demokrasi sebelumnya. Tingkat kesadaran berpartisipasi politik mulai terlihat pada masyarakat, namun masih menimbulkan kebingungan dengan system Pemilu yang baru, sehingga meskipun di gadang-gadang sebagai Pemilu yang tingkat kesadaran menyasarakatnya tinggi untuk berpartisipasi, di sisi lain ada ketakutan banyak pemilih yang Golput di karenakan kebingungan dengan system yang terbaru.

 Pada Pemilihan Umum 2014 yang dilaksanakan serentak pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD serta DPRD Se-Indonesia periode2014-2019. Tiga bulan setelah penyelenggaraan Pemilu legislative, atau tepatnya pada 9 Juli 2014 Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden dilakukan. Terdapat 10 Partai yang mengikuti Pemilu 2014, yaitu : Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hanura, PKS, PKB, Partai Nasdem serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain itu, terdapat pasangan peserta Pemilu 2014, antara lain Joko Widodo dengan Jusuf Kalla melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Kondisi Pemilu 2019 ini berbeda jauh dengan Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019 perlu menyampaikan pemahaman terhadap berapa jumlah surat suara yang harus di copolos, pemilihan apa saja yang terdapat dalam surat suara  tersebut dan jumlah partai apa saja yang  diikutsertakan didalam Pemilu 2019. Kelima surat suara itu nantinya di masukkan ke dalam lima kotak suara seusai di coblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lima Surat suara pada Pemilu 2019 antara lain, DPRD Kabupaten/Kota warna hijau, DPRD Propinsi warna biru, , DPR RI WARna kuning, DPD RI warna merah dan Presiden-Wakil Presiden warna abu-abu. Pemahaman warna surat suara menjadi penting, karena nantinya surat suara itu dimasukkan ke lima kotak suara yang berbeda.

Desain surat suara untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI tidak  ada foto, namun hanya ada nama calon legislatif. Dengan desain yang seperti itu, diharapkan masyarakatsudah tahu mencoblos yang sblh mana, sehingga tidak stress duluan melihat desainnya. Kemudian untuk cara memilih, dengan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota legislatif. Sementara, untuk kertas suara DPD dan Pilpres pada Pemilu 2019 dilengkapi foto  dan nama. Cara untuk mencoblos pada surat suara untuk DPD RI adalah dengan mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara.

Mengingat begitu rumitnya, maka sosialisasi harus diadakan terus menerus secara efektif , baik dari Pemerintah, RW, RT, Karang  taruna, basis pemula,  maupun basis yang lain. Tidak hanya sistem  yang perlu disosialisasikan, namun pentingnya kesadaran berpartisipasi dalam politikpun harus selalu disosialisasikan.

Sebagai masyarakat yang lebih tahu, juga harus membantu men-sosialisasikan sistem baru tersebut. Seperti pada keluarga, saudara, tetangga, di lingkungan daerah tempat tinggalnya, supaya semakin banyak yang tahu,  tidak membingungkan dan menjadi pemilih yang cerdas dan rasional. (Mohammad Fauzi_Ngw).

Hari jadi Pacitan tahun ini, Mamik Bambang Sutejo mendapat peran sesepuh.  Dialah yang bertugas mengambil Toya Wening (air bening).  Air itu kemudian akan dibawa ke pendopo Kabupaten Pacitan.  “Bupati akan membasuh muka lalu berwudhu dengan air itu,” jelasnya.

Mantan Kepala desa Tanjungsari ini menjelaskan bahwa pengambilan toya wening di sumur kotak, tepatnya di petilasan Raden Tumenggung Adipati Notopura di Sukoharjo.   Ini harus dilakukan Mamik dengan laku yang benar.

Untuk itulah, tanggal 18 Februari, selepas maghrib, dia akan ke Sukoharo.  Kemudian nembung dengan batinnya kepada Tumenggung Notopura untuk diperkenankan mengmbil air suci.  Jika diperkenankan maka air bening di sumur kotak baru diambil.  “Jika tidak ditembung sangat berbahaya.  Jadi tidak bisa untuk main-main,” jelasnya.

Jam sembilan pagi, air itu diarak ke Pendopo Pacitan untuk diserahkan kepada Bupati.  Membawanya air itu dengan arak-arakan.  Air yang diarak dalam bejana itulah yang akan dipakai Bupati Indartato membersihkan diri dan hatinya. (Vid)

Bagi Sunyoto Karyawan, nol satu adalah harga mati.  Benar-benar harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.  Siapapun bertanya dan kapanpun bertanya dia menjawab tetap nol satu.  “Pokoknya nol satu.  Titik,” jelasnya.

Menurut dia nol satu itu riil.  Maksudnya apa yang sudah dilakukan memang ada dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.  Berdasarkan bukti-bukti di masyarakat, kemakmuran yang dirasakan jelas sekali.

Selain itu, nol satu selama ini tidak terbukti menggunakan jabatannya utuk kepentingan pribadi.  Anaknya tetap saja membuka bisnis kuliner.  Mereka tidak merubah bisnisnya menjadi pemborong atau apa saja yang minta fasilitas kepada negara.

Soal orang keduanya, Kabul, sebutan beken untuk Sunyoto Karyawan menyebut hebat.  Alasannya dia didukung penuh oleh organisasi induknya.  “Moralnya itu sangat-sangat layak untuk panutan.  Kalau tidak manut kyai manut siapa,” katanya.

Pengurus sebuah partai ini juga menilai nol dua masih sebatas fiksi.  Masih bayangan atau masih dongengan.  Belum ada bukti kipranya di pemerintahan.  (Vid)

Kesatuan Polisi Pamong Praja, Pol PP, dipojokkan.  Kali ini yang menyudutkan adalah salah seorang calon legislatif.  Dia berlaga di Dapil 1, Pacitan-Ppringkuku.  “Sat Pol PP itu telah melakukan diskriminatif,’ ujar Sunyoto Karyawan.

Kabul, nama lain Sunyoto, mengatakan bahwa sejak lama ada aturan tegas dalam Perda.  Intinya adalah larangan memasang bentuk iklan di pohon hidup dengan cara dipaku.  Aturan itu tegas tidak ada perkecualian.  Bagi yang melanggar ancamannya jelas, alat peraganya dicabut.

Kata mantan anggota DPRD ini, Satpol PP bertindak sangat tegas kepada caleg.  Apapun alat peraganya akan dicabut jika dipakukan di kayu hidup.  “Masa kampanye pada tahun-tahun lalu begitu.  Yang dipakukan ke kayu diambil begitu saja” jelasnya.

Diakui Kabul, ketegasan seperti itu tidak berlaku bagi pemasang iklan komersiil.  Iklan kecil-kecil berisi loundry, iklan servis komputer, iklan pinjaman koperasi dan sebagainya itu dibiarkan.  Padahal, jelas melanggar dengan bukti dipakukan di pohon hidup.

Karena bukti-bukti itu Kabul meminta Pol PP tidak diskriminatif lagi.  (Vid)

Soal nol satu apa nol dua, Dudung berpandangan lain.  Baginya nol dua  lebih meyakinkan.  “Pokoknya Pas.  Pas itu ya pas,”  katanya.

Tukang tambal ban ini menjelaskan PAS itu singkatan.  Ditanya singkatan dari apa, dia hanya menjawab, singkatan dari nol dua.  Itu kode tersembunyi saat sesama pendukung PAS bertemu.

Diakuinya dia tertarik pada nol dua karena pada suatu keyakinan.  Pengemudi nol dua orang yang pandai.  Sebab tamatan Akabri tetap mumpuni dalam memimpin dibanding yang lainnya.  “Selain badannya tegak, cara bicaranya tegas, bahasa Inggrisnya tidak diragukan,” tandasnya.

Ditanya soal orang keduanya,  penghobi pingpong ini mengakui juga hebat.  Dia memiliki naluri bisnis yang kuat.  Buktinya mampu mengelola perusahaan besar dengan omset trilyunan rupiah.  Tidak mungkin perusahaan itu jalan kalau pebisnisnya bukan orang hebat.  

Dengan perpaduan itu, dia berharap NKRI tenang, ekonomi lancar.  Harga-harga stabil. (Vid)

Pengabdian Eko Setiawan kepada Pemilu perlu diacungi jempol.  Bagaimana tidak, selain mengorbankan waktu, dia juga mengorbankan uangnya.  “Saya bukan komisioner KPU, bukan pegawai KPU, tapi relawan demokrasi rekruten KPU,”jelas Wawan, panggilan Eko setiawan.

Wawan mengaku membayar sejumlah uang untuk biaya iklan kepada google.  Dana itu diperuntukkan bagi pemasangan iklan pemakai face book.  Mereka yang berada di wilayah pacitan dengan rentang umum 17 hingga 50 tahun menjadi sasarannya.

Cara ini diakuinya sangat efektif.  Dari tiga hari pemasangan ada 2382 yang melihat.  Diantara jumlah itu ada 300 orang yang menyatakan suka.  “Yang kami unggah adalah pemilih yang ingin pindah TPS. Form A5 KPU’ jelasnya.

Soal berapa iklan itu dipasang, dia menjawab selama menjadi relawan dan punya uang cukup untuk membayar deposit.

Menurut catatan google di gawai wawan, untuk pengguna face book usia 17 hinggga 65  tahun di Pacitan sebanyak 93.000 orang.  Tidak mungkin pihak KPU menggunakan sosialisasi manual kecuali memasang iklan di FB. (Vid).