Sindopos.com - Dialog Terbuka Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa.
 |
| Ilustrasi BPK - RI (Badan Pemeriksa Keuangan) |
Untuk meningkatkan pemahaman kepada pemerintah daerah dan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa agar dana desa tersebut dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar dialog terbuka dengan tema “Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa” yang diselenggarakan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada hari, Jumat (30/9).
Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara selaku keynote speaker pada acara tersebut mengatakan, BPK belum melakukan audit pelaporan dana desa. Hal ini, ungkapnya, karena banyak permasalahan terkait pengelolaan dana desa tersebut. Masalah itu diantaranya adalah adanya perbedaan persepsi yang menjadi kendala utama realisasi dana desa yang terjadi hampir di semua desa.
Oleh karena itu, Anggota V BPK menginginkan agar perbedaan persepsi yang mengakibatkan banyaknya desa yang belum bisa mencairkan Dana Desa tahun 2016 ini bisa segera diselesaikan. “Dengan dialog ini kami berharap ada titik temu dan konsolidasi dari berbagai pihak, agar terjadi pemahaman yang sama sehingga pertanggungjawaban bisa jelas dan tegas sanksinya,” jelasnya.
Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara selaku keynote speaker pada acara tersebut mengatakan, BPK belum melakukan audit pelaporan dana desa. Hal ini, ungkapnya, karena banyak permasalahan terkait pengelolaan dana desa tersebut. Masalah itu diantaranya adalah adanya perbedaan persepsi yang menjadi kendala utama realisasi dana desa yang terjadi hampir di semua desa.
Oleh karena itu, Anggota V BPK menginginkan agar perbedaan persepsi yang mengakibatkan banyaknya desa yang belum bisa mencairkan Dana Desa tahun 2016 ini bisa segera diselesaikan. “Dengan dialog ini kami berharap ada titik temu dan konsolidasi dari berbagai pihak, agar terjadi pemahaman yang sama sehingga pertanggungjawaban bisa jelas dan tegas sanksinya,” jelasnya.
Selain itu, Anggota V BPK berpendapat bahwa, seharusnya desa menyusun perencanaan lima tahunan, menyusun APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang mendapat ijin persetujuan dari kabupaten dulu. “Baru laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan realisasi APBDesa yang sudah disahkan,” pungkas Anggota V BPK.
Sementara itu, Bupati Blitar, Rijanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK yang telah menggelar kegiatan pemantapan dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa. Menurutnya, akuntabilitas penggunaan dana desa tergantung pada pemerintah desa. Agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan, ia meminta masyarakat turut serta melakukan pengawasan.
Baca Juga : Ngeri, Temuan BPK Semester Pertama Kerugian Negara Capai Rp 1,92 Triliun
Selain Anggota V BPK, dialog terbuka diikuti oleh sekitar 500 peserta yang terdiri dari para Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Camat di wilayah Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut juga menghadirkan Muhammad Sarmuji, Anggota Komisi XI DPR sebagai narasumber yang menyampaikan materi tentang Peran DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara, Khususnya Dana Desa. (Sumber : http://www.bpk.go.id)