“Komite I mendukung dan berkomitmen unuk memperjuangkan hal ini, rekomendasi dan saran DPD tidak diindahkan sampai saat ini, maka terjadi kekacauan di daerah daerah dalam masalah pendampingan desa, kami akan segera memanggil Kemendes.”tutup Benny Rhamdani.

Sebagaimana diketahui, rencana seleksi ulang pendamping desa dari Eks PNPM telah memicu penolakan dari pemerintah daerah. Setidaknya, 30 provinsi yang diwakili BPM Provinsi, dalam rakor demgan Kemendesa pada 11 April 2016, menyatakan keberatan atas rencana itu. 13 Gubernur juga telah berkirim surat kepada pemerintah pusat yang pada prinsipnya meminta pendamping desa dari Eks PNPM dipertahankan demi capaian program yang lebih baik.

Baca Juga : Kementerian Desa PDTT Buka Rekruitment Pendamping Desa Gelombang Kedua Secara Online

Sayangnya, Kementerian Desa masih bergeming dengan rencananya. Bahkan minggu lalu, Kemendes sempat merilis web yang merupakan sub domain situs resmi Kemendes, kemendesa.go.id. Namun selang beberapa saat, pengimuman itu situtup kembali.

Kornas BNPD, Luqman Suliatyono, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas dukungan Komite I DPD RI. Namun selama tuntutan BNPD masih belum diindahkan Kemendesa, kata Luqman, BNPD akan tetap melakukan upaya apapun termasuk menggelar aksi lanjutan.

"Kemungkinan mendirikan tenda di depan Kantor Kemendesa sangat mungkin kita lakukan, apabila dalam minggu-minggu ini belum ada pencabutan surat dirjen yang diskriminatif itu" pungkasnya.
[ads-post]

Post a Comment

Powered by Blogger.
close