Sindopos.com - JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menggenjot agar para orang-orang yang selama ini menyembunyikan hartanya, mau untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak.
jusuf-kalla-jelaskan-soal-tax-amnesty
Presiden Jusuf Kalla (foto ; nasional.kompas.com)
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk semua pihak, baik bagi para pengusaha yang selama ini menyembunyikan uangnya di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh pemerintah, maupun para pejabat publik yang juga melakukan hal yang sama.

"Undang-Undang ini berlaku untuk semua warga Indonesia, jadi yang paling banyak itu pengusaha," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2016).
Ia berharap pengusaha-pengusaha besar mau memberikan contoh dalam memanfaatkan kebijakan tersebut, sehingga pengusaha-pengusaha lainnya mau untuk melakukan hal yang sama, demi menyelamatkan keuangan negara dan mendongkrak perekonomian.

Terhadap pengusaha besar, Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sudah mendapatkan sebagian informasi kekayaan mereka, salah satunya adalah melalui pemberitaan yang ada di majalah Forbes, yakni kerap menelusuri kekayaan para taipan, dan menyusun urutannya berdasarkan jumlah kekayaan.
[ads-post]
"Yang kita tahu asetnya beberapa (diberitakan) di Forbes, tapi (bayar) pajaknya cuma sekian,"terangnya.

Kebijakan tersebut hanya berlangsung sejak Juli lalu hingga Maret 2017 mendatang. Melalui kebijakan yang tertuang di Undang-Undang nomor 11 tahun 2016, seseorang yang selama ini tidak melaporkan seluruh kekayaannya, dapat meminta pengampunan pemerintah.

Terhadap pengampunan tersebut, ditetapkan sejumlah syarat, termasuk tarif untuk pengampunan. Kebijakan itu dikeluarkan antara lain karena banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiiki kekayaan yang tidak dilaporkan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil dari seharusnya. Pemerintah memprediksi ada sekitar Rp 1000 triliun kekayaan orang Indonesia yang ada di luar negeri.

Target dari pengampunan pajak itu adalah mengumpulkan uang Rp 165 triliun.
Selain itu bila para pengemplang pajak tersebut meminta pengampunan, kedepannya mereka akan membayar pajak penuh sesuai harta kekayaannya. (sumber : http://www.tribunnews.com/)

Post a Comment

Powered by Blogger.