Guru-guru swasta di Batam saat ini dipusingkan dengan kewajiban pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tunjangan Profesi Keguruan (TPK).

Perintah pembuatan SPJ itu dikeluarkan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi.

Yang paling membebankan, sejak awal Disdik tidak mengeluarkan perintah tersebut, melainkan setelah hampir setahun uang insentif itu diterima guru.

Sesuai dengan aturan, uang TPK dikeluarkan per semester.

TPK Pertama diterima para guru pada Desember 2015 untuk pembayaran periode Januari-Juni 2015.

Besaran TPK berbeda - beda susuai dengan lama mengabdi dan golongan para guru.

Sementara perintah membuat SPJ tersebut baru diturunkan pada Maret 2016 ini.

"Pusing juga kita mengisi SPJ mengenai dana Tunjuangan Profesi Keguruan dari Provinsi ini. Soalnya dananya sudah kita gunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga terus bagaimana membuat kwitansinya? Katanya kalau SPJ-nya tidak dibuat mereka minta dana kembali,"kata seorang guru swasta di Batam, yang namanya minta tidak disebutkan, Rabu (16/3/2016).

Disdik Provinsi meminta agar setiap guru membuat SPJ nya dengan dilengkapi kwitansi dikemanakan uang tersebut.

"Ini yang membuat kita bingung, mau ambil kwitansi darimana, masa kita buat kwitansi sendiri, berarti sama saja kita diajari berbohong dengan membohongi mereka," kata sang guru.

Para guru yang menerima dana insentif tersebut diberikan contoh cara pembuatan LPJ dan guru diberikan waktu selama dua pekan untuk membuat SPJ tersebut lengkap dengan kwitansi kegunaannya.

Yang mengherankan lagi, ternyata kewajiban membuat SPJ hanya untuk guru sekolah-sekolah swasta tertentu saja.

(Sumber : tribunnews.com)


Post a Comment

Powered by Blogger.
close
Banner iklan disini