Sindopos.com - Pacitan, Belum usai diguncang masalah seputar keberadaan pihak diluar sistem yang ditengarai menyalahi ketentuan, kini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Pintar Telecenter (Rupintec), Pacitan, kembali diterpa kabar tak sedap.

Setiap malam diteras UPT tersebut seringkali dijadikan ajang permainan kartu domino.
Setiap malam diteras UPT tersebut seringkali dijadikan ajang permainan kartu domino.
Belum usai diguncang masalah seputar keberadaan pihak diluar sistem yang ditengarai menyalahi ketentuan, kini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Pintar Telecenter (Rupintec), Pacitan, kembali diterpa kabar tak sedap. Belakangan, sejumlah warga diseputaran UPT dibawah kendali Ngudi tersebut, konon sempat ngelurug ke Ketua RW setempat. Dirangkum kabar, sejumlah warga menyoal aktivitas permainan gaple (kartu domino, Red) yang saban malam acap digelar diteras Rupintec. Menurut keterangan warga, aktivitas tersebut dinilai tidak etis. Sebab kawasan Rupintec merupakan lingkungan kedinasan milik pemerintah kabupaten. Sehingga sangat tidak tepat seandainya saban malam ada aktivitas permainan kartu seperti layaknya di pos kamling. "Sangat tidak etis, dan terkesan melecehkan kewibawaan pemerintah. Sebab lingkungan kedinasan dipergunakan untuk permainan kartu gaple," sebut salah seorang warga yang meminta tidak ditulis namanya, Senin (16/3).

Sumber yang kemarin menghubungi memo, mengungkapkan, persoalan tersebut sudah pernah disampaikan ke Ketua RW, agar segera disikapi. Bahkan petugas dari Bagian PDE, kabarnya, juga sudah pernah menegur pihak Rupintec agar menghentikan aktivitas gaple saat malam hari. "Namun demikian, hingga detik ini tidak ada jeranya. Hampir setiap malam, banyak orang bermain gaple diteras kantor Rupintec," bebernya pada wartawan.

Dilain pihak, menurut Sarton, salah seorang warga, D‎inas Pendidikan selaku SKPD pengguna atas aset daerah tersebut, diharapkan segera bersikap. Unit satuan kerja dibawah kendali Sakundoko itu diharapkan lebih bertaji lagi dalam menyikapi persoalan yang dinilai bertentangan dengan norma-norma sosial tersebut. "Jangan sampai ada aksi warga, baru ada penyikapan. Ini akan membuat malu semuanya. Terutama kepala daerah, harus kita jaga kewibawaannya," tegas pria yang juga partisan salah satu parpol terkemuka itu, kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Sakundoko, belum bisa dimintai keterangan. Mantan Staff Ahli Bupati yang dipercaya kembali memimpin SKPD setara badan/dinas tersebut berdalih tengah mendampingi kegiatan tilik warga bupati ke Desa Arjowinagun dan Purworejo. "Maaf saya lagi sibuk kegiatan tilik warga," kata Sakundoko, saat dihubungi melalui ponselnya.

Pejabat yang pernah bertugas sebagai pengawas sekolah SLTP/SM itu, tidak menjawab pesan singkat wartawan, saat dimintai pernyataan terkait persoalan yang tengah mendera UPT dibawah pengawasan SKPD'nya tersebut. (yun).

Post a Comment

Powered by Blogger.
close